TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan memberikan sejumlah bantalan sosial kepada masyarakat untuk mengurangi beban akibat kenaikan harga.

Pengumuman disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat intern mengenai pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).

“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka."

"Terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani tidak menjawab saat ditanya apakah bantalan sosial yang diberikan tersebut terkait dengan rencana penyesuaian atau kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan Bansos dulu."

"Itu yang diinstruksikan bapak presiden hari ini."

"Jadi masyarkat akan mulai mendapatkan bantuan sosial,” jelas Sri Mulyani.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp24,17 triliun untuk bantalan sosial tersebut yang menyasar 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat.

Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah. 

BLT diberikan sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali yang akan dibayarkan per dua kali.

“Jadi dalam hal ini ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua,” kata Menkeu.

BLT tersebut akan disalurkan melalui kantor pos seluruh Indonesia kepada 20,65 juta keluarga penerima.

Selain BLT pemerintah juga menyiapkan subsidi upah bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.