Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presidium Lingkar Mahasiswa Jakarta Raya (LIMAJAYA) Yusril SK, menyinggung penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar.

Menurutnya, kebijakan mengenai kenaikan harga BBM, yang telah disahkan oleh pemerintah dan alasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut sudah jelas, yaitu untuk mengalihkan subsidi agar lebih tepat sasaran, salah satunya mengalihkan subsidi BBM ke BLT.

Namun demikian, ia mengingatkan, agar mahasiswa harus tetap mengawal pengalihan subsidi tersebut salah satunya mengawal jalannya bantuan sosial.

Baca juga: Media Asing Beritakan Kenaikan Harga BBM Pertalite hingga Pertamax di Indonesia

"Agar tidak terjadi lagi kasus korupsi seperti yang terjadi di masa lalu," ujarnya dalam diskusi brrtajuk 'Menakar Arah Kebijakan Negara dalam Pengalihan Subsidi BBM serta Urgensi Transformasi Energi Baru Terbarukan', Sabtu (3/9/2022).

Sementara itu, Ketua Umum KNPI Putri Khairunnisa menyampaikan bahwa Indonesia saat ini butuh energi baru terbarukan.

Baca juga: Update Harga BBM Hari Ini, 4 September 2022: Pertalite Naik Jadi Rp 10.000 per Liter

Mengingat, kata dia, Indonesia khususnya dan negara lain pada umumnya pada saat ini tengah mengalami krisis energi yang berasal dari fosil.

"Untuk itu kita butuh mengembangkan energi terbarukan agar ketika cadangan energi lama sudah habis, kita masih bisa bertahan dengan energi terbarukan yang telah kita kelola sendiri," tandasnya.

Pengalihan Subsidi BBM untuk Bantuan Sosial Dinilai Lebih Relevan dan Tepat Sasaran

Sistem bantuan sosial yang langsung tepat sasaran lebih relevan ketimbang suntikan subsidi untuk barang, seperti terhadap bahan bakar minyak (BBM).

Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, seyogyanya mengubah paradigma dari subsidi untuk barang atau produk menjadi bantuan langsung tepat sasaran.

Baca juga: Solar dan Pertalite Naik, Tenaga Ahli KSP: Subsidi BBM Banyak Dinikmati Kalangan Ekonomi Atas

“Kita sebaiknya menatap ke depan untuk tidak lagi selalu terganggu dengan isu naik tidaknya BBM atau perlu ditambah atau tidaknya subsidi. Akan lebih baik jika pemerintah mengubah upaya menyejahterakan rakyat dengan mengubah model intervensi. Mumpung data (kependudukan) sudah lengkap,” ujar mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof Bambang Brodjonegoro dalam Webinar Nasional Moya Institute bertajuk “Penyesuaian Harga BBM: Problem atau Solusi”, Jumat (2/9/2022).

Terkait penyesuaian harga BBM, pemerintah maupun Pertamina didorong untuk melakukan komunikasi publik yang baik, untuk menjelaskan harga keekonomian dihadapkan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

Sementara itu, Politisi Reformasi Mahfudz Siddiq mengatakan, terkait harga BBM bersubsidi ia menilai sebaiknya pemerintah melepaskan harganya sesuai mekanisme pasar, sehingga isu ini tidak berulang kembali di masa akan datang.

“Subsidi BBM menjadi masalah ketika ketahanan fiskal negara terganggu. Lagipula BBM adalah sumber energi yang pasti akan habis, produksinya bakal menurun karena tingginya pemakaian dan bertambahnya jumlah penduduk,” ucap Mahfudz.

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Mukhaer Pakkanna mengungkapkan, saat pemerintah mengimplementasikan penyesuaian harga BBM agar dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat luas dapat memakluminya.

Sementara pemerhati politik dan isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan, pemerintah perlu memastikan menjaga daya beli masyarakat, saat penyesuaian harga BBM bersubsidi dilakukan.

Baca juga: Harga BBM Naik, 16 Juta Pekerja Dapat BLT Subsidi, Keluarga Miskin Dapat Alokasi Rp12,4 Triliun

Pertimbangan strategis inilah yang mendorong pemerintah meluncurkan program bantalan sosial, yang terdiri dari BLT kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah sebesar Rp 600.000/keluarga/bulan; subsidi upah kepada 16 juta pekerja, sebesar Rp 600.000/kepala/bulan; dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.

“Bansos menyasar kelompok masyarakat yang tepat menjadi elemen penting dalam penyesuaian harga BBM bersubsidi, sehingga keadilan dapat dihadirkan, karena subsidi tidak dinikmati kelompok yang tidak berhak,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menyampaikan, terjadinya perang Rusia-Ukraina benar-benar merusak rantai pasok global, sehingga menimbulkan krisis energi bagi semua negara, termasuk Indonesia. Situasi seperti itu membuat Indonesia harus realistis menghadapinya agar APBN terjaga, sebagai instrumen penggerak ekonomi nasional.