Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Tinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan menggantikan Suharso Monoarfa dengan mengangkat Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP.
Terkait dengan pergantian tersebut, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani membeberkan beberapa dasar pertimbangan penetapan itu.
Salah satu di antaranya yakni ingin memfokuskan tingkat keterpilihan PPP pada Pemilu 2024 mendatang.
"Ya iya (terkait pemilu 2024, red) itu saja, yang lainya pemantik," ucap Arsul saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Senin (5/9/2022).
Dirinya menyatakan, kedudukan Suharso Monoarfa yang juga merupakan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu membuat partai hilang fokus.
Bahkan, dirinya mengambil beberapa hasil survei yang menunjukkan kalau tingkat elektoral PPP menurun dengan membandingkan pencapaian Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
"Apalagi ini sebagian, yang mau saya bilang adalah ketika kemudian katakanlah kok Perindo tiba-tiba di satu dua survei itu nyelip PPP, temen-temen itu kan ini gimana sih," ucap Arsul.
Oleh karenanya, pergantian posisi Ketua Umum ini sebagai upaya pemisahan fungsi bagi Suharso Monoarfa untuk agar partai bisa fokus.
Sebab dalam internal PPP memang kata dia menginginkan jika petinggi partai seyogyanya fokus untuk pembenahan partai, dan tidak bekerja pada pemerintahan sebagai Menteri termasuk anggota DPR.
Baca juga: Harta Suharso Monoarfa yang Diberhentikan dari Ketum PPP Capai Rp 73 M, Ada Utang Rp 26,9 M
"Bukan, tidak menyalahkan pak Suharso, kemudian jawabannya kita harus melakukan pemisahan fungsi, pokoknya yang di partai itu fokus ngurus partai gitu loh," tutur dia.
Atas hal ini, Arsul turut menyampaikan alasan kenapa bukan dirinya yang ditunjuk sebagai Ketua Umum PPP padahal menjabat sebagai Waketum.
Arsul berkelakar, jika ditunjuk sebagai Ketum maka diyakini tidak akan maksimal mengurus partai karena dirinya saat ini juga merupakan anggota DPR RI Komisi III.
"Itu jawabannya kalau pak Arsul ditunjuk itu ga akan maksimal, di sini nya (DPR) ga maksimal di partainya juga pasti gak maksimal," tukas dia.
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan update terkait dengan hasil rapat pimpinan Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Dalam hasil rapat tersebut, diputuskan kalau PPP resmi memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum Partai.
"Pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan FATWA Majelis yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP," kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M. Tokan dalam keterangannya kepada awak media, Senin (5/9/2022).
Usman mengatakan, keputusan itu ditempuh setelah pimpinan 3 Majelis DPP PPP melakukan musyawarah.
Di mana para Pimpinan Majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa pribadi dengan masyarakat Indonesia.
Terlebih masyarakat yang dimaksud yakni pemilih dan simpatisan PPP atau bisa dikatakan umat yang mendukung eksistensi dan marwah PPP sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.
Akhirnya setelah melakukan pertemuan atau rapat antara tiga pimpinan Majelis Tinggi Partai di Bogor akhirnya disepakati pemberhentian tersebut. Adapun agenda itu digelar pada 2-3 September kemarin.
"Bahwa menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," kata dia.
Terkait dengan keputusan ini, Majelis Tinggi PPP kata Usman meminta kepada seluruh jajaran pengurus untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.
Dia juga mengimbau kepada para pengurus untuk melanjutkan Program Sekolah Politik dan bedah dapil agar target perjuangan bisa terwujud.
"Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Aamiin," tukas Usman.