Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pihaknya mengambil tindakan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kamhar Lakumani menuturkan para kader yang duduk di kursi parlemen diminta menyuarakan penolakan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tersebut.
"Juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini," kata Kamhar Lakumani dalam pesan yang diterima, Rabu (7/9/2022).
Kamhar Lakumani menyebut para kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM.
"Sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu. Ternyata saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," kata dia.
Untuk itu, Kamhar Lakumani menyebut seluruh kader Demokrat dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM ini.
"Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai," kata dia.
Dia berpendapat argumentasi beban APBN yang terlalu berat, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat.
Hal itu bisa dilakukan melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocorab APBN.
"Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat. Menaikan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," pungkas dia.
Sebelumnya, Diketahui, pemerintah memastikan soal naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu (3/9/2022).
Jokowi sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN.
"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata Jokowi.
Presiden Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.