Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengakui bahwa para hacker Indonesia sangat ekspert dalam bidang seputar peretasan.

Berangkat dari pernyataan itu, ia sempat mewanti-wanti soal rencana penerapan digitalisasi dan elektronisasi Pemilu.

"Jago-jago semua hacker-hacker orang Indonesia. Sangat bahaya," kata Doli kepada wartawan, Senin (12/9/2022).

Kendati mengakui kehandalan hacker Indonesia dalam hal peretasan, Doli mengatakan gangguan yang ditimbulkan tidak sampai pada tingkat mengganggu tahapan Pemilu.

Namun, hal tersebut perlu segera diantisipasi untuk menghindari hal yang tak diinginkan ke depan.

Baca juga: Tanggapan Mahfud MD soal Data Negara yang Bocor: Belum Ada yang Membahayakan

"Memang belum sampai kepada soal mengganggu langsung sampai ke tahapan pemilu. Tetapi kalau dibiarkan suatu waktu, kalau tidak diantisipasi bisa juga jadi mengganggu," katanya.

Berkenaan dengan hal ini, DPR meminta KPU untuk selalu memperbarui sistem mereka yang digunakan dalam tahapan kepemiluan.

Tujuannya agar adanya pemeliharaan keamanan sehingga menyulitkan para peretas.

"Karena itu dalam kesempatan ini meminta ke KPU untuk selalu memperbaharui sistemnya," terang dia.

Baca juga: Beredar Dugaan 105 Juta Data Pemilih Bocor dan Dijual, KPU: Data Kami Aman

Sebelumnya Komisi II DPR RI juga merencanakan mengundang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Menkominfo, KPU dan tim siber Polri untuk menanggulangi dugaan kebocoran data pemilu.

Langkah ini dilakukan menyusul aksi hacker seperti Bjorka yang belakangan meretas beberapa data lembaga dan perusahaan negara.

Adapun hal yang akan dibicarakan dalam agenda pertemuan tersebut, salah satunya soal pengamanan data kependudukan yang saat ini ada di KPU.

Baca juga: Data Registrasi SIM Card Diduga Bocor, Dukcapil Sampaikan Klarifikasi

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini tak memungkiri kejadian dugaan kebocoran data yang terjadi belakangan jadi perhatian Komisi II. Sebab ia khawatir perkara ini dapat menghambat proses modernisasi kepemiluan di Indonesia.

"Mungkin dalam waktu dekat, kami akan cari waktu mengundang pihak terkait, misalnya BSSN, Menkominfo, mungkin nanti kami koordinasi dengan Komisi I. Kemudian tim siber KPU, Polri sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang dan tidak mengganggu kami dalam proses pemilu ini," kata Doli.