TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kebocoran data yang marak terjadi belakangan ini.

Dave juga menyinggung peran pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan siber. 

Menurutnya harus ada ketegasan dan kejelasan dari pemerintah mengenai peta jalan dari keamanan siber di Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Forum Legislasi bertajuk 'Pengesahan RUU PDP, Komitmen DPR Lindungi Data Pribadi', di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

"Selama aturannya, Kepmennya, perpresnya atau program pemerintahnya itu tidak dibuat dan tidak di-update dengan teknologi terkini, pemerintah tidak melakukan sinergi dengan kementerian lembaga ataupun juga intansi pendidikan untuk merekrut, membina menciptakan programr baru, folder baru, lalu menceritakan sistem-sistem barunya juga, mengupdate terus ya pasti akan terus terjadi kebocoran ini," kata Dave.

Legislator Partai Golkar itu menilai, tak ada artinya jika pemerintah meminta para hacker untuk tidak meretas data-data penting, misalnya yang dimiliki kementerian atau lembaga.

Baca juga: Presiden Jokowi Instruksikan Jajarannya Tindak Lanjuti Dugaan Kebocoran Data Pemerintah

Justru, kata Dave, pemerintah harus lebih pandai, atau jika dibutuhkan merekrut para hacker menjadi bagian dari pemerintah.

"Justru harus lebih pandai dan bijak dan pintar. Apa perlu kita rekrut para hacker, apa perlu kita hire mereka menjadi bagian dari pada pemerintahan, dibanding mereka menyerang dan juga di bagian program dari pemerintah untuk keterbukaan informasi," pungkasnya.