Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, pembentukan Dewan Kolonel oleh sejumlah anggota fraksi PDIP DPR RI sebagai bentuk menjegal alias menutup peluang Ganjar Pranowo bisa maju sebagai calon presiden (capres) 2024.
Adapun, pembentukan Dewan Kolonel itu dibentuk untuk mendukung dan meningkatkan elektabilitas Puan Maharani, agar bisa diusung PDIP dalam pilpres 2024 mendatang.
"Kelihatannya seperti itu untuk mempersempit ruang gerak dari Ganjar dan untuk menutup peluang Ganjar agar tidak bisa maju capres dari PDIP," kata Ujang saat dihubungi Tribunnews, Kamis (22/9/2022).
Ujang berpandangan, Ganjar dianggap tidak patuh terhadap mekanisme pencapresan yang ada di partai berlambang banteng moncong putih itu.
Sebab selama ini Ganjar dinilai terus gaspol membangun pencitraan sebagai capres.
Hal itu ditunjukkam satu di antaranya melalui banyaknya relawan yang terbentuk di daerah-daerah.
Baca juga: Kombatan Kritisi Pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDIP DPR
"Untuk meng-counter itu semua maka Dewan Kolonel dibuat untuk kepentingan Puan, ya membangun pencitraan Puan untuk menaikkan elektabilitasnya," ujar Ujang.
"Sekaligus untuk memastikan Puan sebagai capres PDIP dan juga untuk melokalisir membatasi bahkan menutup peluang Ganjar untuk bisa dicapreskan dari PDIP," tandasnya.
Sebelumnya, beberapa anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani menjadi calon presiden (capres) 2024, dengan meningkatkan elektabilitas Puan.
Pembentukan tim dengan nama Dewan Kolonel ini diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dan dikoordinatori oleh Trimedya Panjaitan.
"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya," ungkap Johan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Johan menuturkan, awalnya Dewan Kolonel hanya beranggotakan enam orang.
Saat ini, Dewan Kolonel beranggotakan 12 orang yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.