Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua tikut dalam aksi demo menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Dalam aksi yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Jumat (23/9/2022) itu, Abdullah menyebut nama Harun Masiku, mantan calon legilatif (caleg) PDIP yang juga buron kasus korupsi.
Nama Harun Masiku disebut oleh Abdullah ketika ia mengatakan ihwal penegakan hukum yang ada di Indonesia yang saat ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Penegakkan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Tapi Harun Masiku sudah dua tahun lebih tidak pernah ditangkap," ujar Abdulah dalam orasinya.
"Kenapa tidak ditangkap? Karena dia adalah orang partai penguasa maka tidak bisa ditangkap," tambahnya.
Baca juga: Demokrat Singgung Harun Masiku, Sindir Balik PDI Perjuangan Tuding Pemilu Curang di Era SBY
Dalam orasinya Abdullah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
"Oleh karena itu mari bersama tegakkan hukum, siapapun. Dia harus kita benarkan jika benar dan salahkan jika salah. Bersedia ke DPR? Bersedia ke MPR? Bersedia menyeberang ke istana," ucap Abdullah yang disambut oleh sorakan massa demo.
Aksi hari ini diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah elemen yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR).
Dalam tuntutan aksi kali ini di antarnya meminta turunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), harga bahan pokok diturunkan serta meminta agar ditegakan supremasi hukum.
Koordinator Lapangan aksi 2309, Buya Husein mengatakan, mayoritas massa berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Massa kurang lebih seribu orang. Mereka terutama dari Jabodetabek. Mungkin ada dari luar itu, mungkin seperti dari Banten dan lainnya," ujar dia.
Sejumlah organisasi yang bergabung dalam aksi, di antaranya Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Persaudaraan Islam (FPI), GNPF Ulama, dan ormas lainnya.