Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Polri mengusut dugaan anggotanya melakukan peretasan terhadap data Najwa Shihab dan karyawan Narasi TV.

Menurutnya, peretasan itu harus menjadi perhatian khusus Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya kira yang harus diperhatikan harus diusut oleh kepolisian termasuk siapa saja apakah ada pejabat, anggota kepolisian yang terlibat dalam peretasan tersebut," kata Usman dalam diskusi di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Selasa (27/9/2022).

Ia menduga ada perantara dari orang sipil dan para aktivis masyarakat sipil.

Bahkan, kata dia, dalam perkara ini informasi yang diterima itu cukup serius bahwa Narasi TV diserang karena mengkritisi kepolisian dalam kasus Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dan Irjen Ferdy Sambo.

Baca juga: Eks Hakim Agung Ungkap Ferdy Sambo Bisa Lolos dari Hukuman Mati, Asalkan Bongkar Jaringannya

"Saya kira kalau kepolisian tidak proaktif dalam kasus ini, maka kecurigaan publik kepada polisi makin tinggi," jelasnya.

Karena itu, Usman menilai tidak mungkin peretasan terhadap Najwa Shihab dan karyawan Narasi TV dilakukan sekelompok hacker yang swasta.

Makanya, Usman Hamid mendesak Polri untuk mengusut tuntas aksi pelaku peretasan.

Baca juga: Ipda Arsyad, Polisi yang Didemosi 3 Tahun di Kasus Sambo Merupakan Anak Anggota DPR

"Itu tidak mungkin sekali peretasan dalam kasus Narasi ini dilakukan oleh sekolompok hacker yang swasta. Jadi kita juga desak kepolisian untuk ambil langkah proaktif mengusut siapa penyerangnya," ujarnya.

Langkahnya, kata dia, kepolisian proaktif untuk mengusut siapa akun akun pribadi dari pekerja Narasi itu.

Kalau dilihat lebih detil, bahkan informasi yang beredar itu serangan terhadap Narasi ini dilakukan oleh orang orang dalam kepolisian.

Baca juga: Pakar Hukum Sebut Banding Ferdy Sambo Ditolak Tunjukkan Polri Kantongi Bukti yang Kuat

"Saya kira dari Divisi Informatika atau Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mungkin perlu ditelusuri, karena diduga dilakukan oleh pejabat teras kepolisian melalui pemanfaatan rekanan-rekanan internal kepolisian, terutama perusahaan jasa telekomunikasi itu," ungkapnya.

Ke depan, Usman menegaskan hal ini tidak boleh lagi terjadi dan dibiarkan aksi peretasan terhadap data pribadi masyarakat.

Tentu, perusahaan-perusahaan penyedia jasa informasi yang digunakan perangkatnya oleh para pekerja Narasi harus bekerja sama dan ikut secara proaktif membongkar penyerangan terhadap akun Narasi ini.

"Termasuk, mereka harus membuka dan bekerja sama apakah ada keterlibatan orang orang kepolisian menyerang akun akunnya pekerja Narasi," katanya.