TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sering ditanyakan kapan PDI Perjuangan akan umumkan calon Presiden yang akan diusung dalam Pilpres akhirnya dijawab Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Walaupun belum memastikan tanggalnya, Hasto memperkirakan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung partainya pada Pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023 mendatang.

"Pak Jokowi dulu diumumkan oleh Bu Mega pada Maret 2014, pemilunya pada bulan Juni sehingga kalau kita menggunakan analogi itu kira-kira Juni tahun depan (2023) pas bulan Bung Karno," kata Hasto pada Senin (10/10/2022).

"Tahapan pemilu masih Oktober tahun depan, pencapresan kita terus berdialektika. Kiai Ma'ruf itu diputuskan (capres) Minggu jam empat sore, pendaftarannya (di KPU) hari Senin.

Itu Kiai Ma'ruf karena dinamika politik, itu riil politik, di dalam praktik itu seperti itu," tambah dia.

Baca juga: NasDem Tanggapi Pernyatan Hasto Soal Pencapresan Anies: Siapa Dia, Memangnya Dia Presiden?

PDIP saat ini tengah menyiapkan sosok Capres 2024 yang berani mengambil keputusan, mampu membawa Indonesia memimpin bangsa-bangsa di dunia dan memiliki rekam jejak kuat.

"Pemimpin yang berani mengambil keputusan meskipun pahit, pemimpin yang mampu membawa bahtera Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia dan tentu saja pemimpin ideologis, pemimpin memiliki kemampuan teknokratis, memiliki rekam jejak sejarah panjang dan kuat," kata dia.

Tidak hanya itu, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol.

"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif.

Selain itu, mayoritas dukungan presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin di parlemen," katanya.

"PDIP ingin mengusung pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa di dunia," kata Hasto dalam diskusi Election Corner bertema "Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024," lanjutnya.

Pemimpin itu yang memiliki ideologis, memiliki kemampuan teokratis, memiliki rekam jejak sejarah yang panjang, dan kuat.

Pemimpin itu juga harus ditopang oleh kekuatan kolektif partai politik atau gabungan partai politik.

Maka, kata Hasto, jangan sampai terjadi lagi "tsunami" politik pada tahun 2014 yakni saat Jokowi-JK memerlukan 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan akibat parlemen dikuasai parpol nonpendukung pemerintah.

"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif.

Selain itu, juga mayoritas dukungan Presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin juga di parlemen," jelas Hasto dalam siaran persnya.

Oleh karena itu, pentingnya melakukan lobi-lobi politik dan negosiasi dengan partai politik lainnya.

"Lobi politik penting. Negosiasi itu perlu, jalan-jalan sehat itu perlu, naik kuda bersama itu perlu. Sekarang naik perahu juga perlu karena Jakarta banjir," ujar Hasto disertai tawa peserta diskusi.  (KompasTV/Kiki Luqman)