TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal adanya reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Namun, Jokowi tidak mengungkapkan kapan reshuffle tersebut akan dilaksanakan.

Jokowi hanya mengatakan pelaksanaan reshuffle akan diputuskan kemudian.

"Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan," ujarnya saat konferensi pers usai meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), Kamis (13/10/2022) yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, sejumlah relawan Jokowi meminta agar menteri yang menjadi kader Partai Nasional Demokrat (NasDem) untuk diganti.

Baca juga: Jokowi Diminta Reshuffle Menteri dari NasDem, Elite PAN: Itu Hak Presiden, Kita Tak Bisa Ikut Campur

Desakan tersebut disampaikan pasca Partai NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai NasDem," tutur anggota relawan Jokowi, Fredi Moses Ulemlem, Senin (10/10/2022) dikutip dari Kompas.com.

Terdapat dua alasan yang melandasi agar Jokowi mencopot menteri dari Partai NasDem.

Pertama, dilakukannya deklarasi pengusungan Anies sebagai capres NasDem dilakukan di tengah duka pasca tragedi Kanjuruhan pada Sabtu (1/10/2022).

"Apa yang dilakukan oleh Partai NasDem sungguh membuat publik memanas bahkan Partai NasDem dianggap tidak memikirkan sama sekali kepentingan bangsa," jelas Fredi.

Kemudian, alasan kedua yakni Anies masih berstatus saksi terkait dugaan korupsi Formula E.

Baca juga: Pasca Deklarasikan Anies Capres, Pengamat: Kecil Peluang Jokowi Reshuffle Menteri Nasdem

Fredi pun juga mengatakan agar Jokowi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menuntaskan dugaan korupsi tersebut.

"Bahwa kami meminta agar visi-misi Bapak Presiden Joko Widodo salah satunya adalah pemberantasan korupsi, agar kasus Formula E agar dapat dituntaskan," tukasnya.

Sebagai informasi, terdapat tiga menteri Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari Partai NasDem yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Abubakar.