Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily merespons soal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Seperti diketahui, isu reshuffle kabinet mencuat tak lama setelah NasDem mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan maju sebagai calon presiden atau Capres 2024.
Ace berkata, terkait reshuffle tersebut dirinya tidak bisa ikut campur lebih jauh mengingat itu adalah hak prerogatif presiden.
Bahkan, Ace mengibaratkan reshuffle tersebut sebagai urusan tingkat tinggi yang hanya bisa dilakukan para dewa.
“Waduh. Kalau soal reshuffle kita serahkan pada presiden. Karena itu hak prerogatif dari Bapak Presiden,” kata Ace Hasan kepada wartawan selepas konferensi pers di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (14/10/2022).
Baca juga: Presiden Jokowi Direncanakan Bakal Hadir Dalam Acara Puncak Perayaan HUT ke-58 Partai Golkar
“Enggak, enggak. Waduh itu tingkat dewa semua itu,” lanjutnya saat ditanya soal isu reshuffle.
Ia mengatakan presiden punya penilaian tersendiri terkait partai politik yang menjadi pendukung di pemerintahan.
Dia pun memahami dan menyerahkan keputusan tersebut kepada presiden untuk mengambil langka sesuai keputusan yang telah ditentukan.
Baca juga: Airlangga Instruksikan Kader Golkar untuk Jadi Infanteri Pemenangan Pilpres 2024
“Ya, sekali lagi, bapak presiden memiliki penilaian terhadap partai politik yang menjadi pendukungnya,” kata Ace Hasan.
“Dan tentu kita serahkan kepada Bapak Presiden untuk menilai dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan beliau,” lanjut dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa rencana perombakan kabinet atau reshuffle selalu ada.
Hal itu dikatakan Jokowi menjawab kemungkinan adanya reshuffle setelah NasDem mendeklarasikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Baca juga: Silaturahmi dengan MUI, Ketum Golkar Airlangga Hartarto Ajak Ulama Kawal Pertumbuhan Ekonomi
“Rencana selalu ada,” kata Jokowi seusai meninjau proyek kereta cepat di Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
Menurut Jokowi, rencana tersebut nantinya akan diputuskan apakah akan dilakukan atau tidak.
“Pelaksanaannya nanti diputuskan,” ujarnya.