TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mengusung 3 tema prioritas dalam penerapan percontohan inovasi daerah tahun 2022.

Adapun tiga tema prioitas inovasi tersebut ialah pajak dan retribusi, data tunggal kemiskinan, dan badan usaha milik desa (BUMDes).

Selanjutnya terobosan yang dihasilkan akan diuji cobakan pada 6 daerah pilot project yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Anambas, Kapuas Hulu, Nias Selatan, Kupang, dan Sorong.

Kemendagri ingin percepat pembangunan di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) sebab hal ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Terkait tema-tema yang diusung, sudah tepat sekali,” ujar Kepala BSKDN Kemendagri, Eko Prasetyanto saat memberikan arahan sekaligus membuka rapat Identifikasi Daerah Sasaran Pilot Project Tahun 2022 secara resmi, Jumat (14/10/2022).

Eko menjelaskan, pajak dan retribusi hingga kini masih jadi tulang punggung pendapatan baik di APBN maupun APBD sedangkan BUMDes menunjukkan dari 75.961 desa di Indonesia, kurang lebih hanya 7.000 BUMDes yang berbadan hukum. 

Terkait prioritas di bidang kemiskinan, jelas Eko, meski pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan, tapi penyebarannya tidak merata.

Untuk itu diharapkan dengan adanya program pilot project inovasi daerah akan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan.

“Tentu ada daerah yang (angka tingkat kemiskinan) di bawah rata-rata nasional, tetapi ada juga yang di atas sehingga adanya model inovasi, pasti akan mempercepat,” ujarnya.

Baca juga: Agar Tak Tergerus E-Commerce, Erick Thohir Dorong Pusat Perbelanjaan Lakukan Inovasi

Eko mengharapkan adanya kolaborasi dari pihak terkait karena sangat penting dalam mempercepat pembangunan di daerah 3T.

Menurutnya, ikhtiar ini membutuhkan kerjasama erat, baik dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

“Bahkan perlu juga keterlibatan akademisi, pengusaha, media massa, dan komunitas yang ada. Mereka semua aktor-aktor yang perlu kita dorong,” kata Eko.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Aferi Syamsidar menjelaskan,  tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam program pilot project inovasi daerah.

Menurutnya, langkah pertama akan dilakukan proses identifikasi, dimana BSKDN Kemendagri akan mempelajari beragam terobosan yang diterapkan beberapa daerah rujukan.

Baca juga: Gandeng Perguruan Tinggi, BUMN Pertajam Riset dan Inovasi Industri Nasional

Dia menjelaskan, Provinsi DIY, Kabupaten Sumedang, Kota Yogyakarta, Depok, Palembang, dan Surabaya dijadikan rujukan pajak dan retribusi.

Sementara Kulonprogro, Banyuwangi, Situbondo, Kabupaten Toba, Berau, dan Kota Palembang menjadi rujukan data tunggal kemiskinan daerah, sedangkan Kota Denpasar dan Kabupaten Toba menjadi rujukan BUMDes.

Setelah identifikasi, pihaknya akan melakukan perekayasaan, dimana BSKDN Kemendagri akan membangun aplikasi berbagi pakai berdasarkan hasil kebutuhan dalam proses identifikasi lalu terakhir penerapan model inovasi.

“Di tahapan ini kami akan melakukan bimbingan teknis kepada fasilitator daerah dan melakukan monev,” katanya.