Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Bimas Buddha Kementerian Agama Supriyadi memastikan mengakomodasi usulan masyarakat terkait anggaran untuk pengembangan keagamaan umat Buddha.
Menurut Supriyadi, alokasi anggaran yang diberikan kepada Dirjen Bimas Buddha adalah bentuk perwujudan visi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Alokasi pagu anggaran yang diberikan oleh pemerintah kepada Dirjen Bimas Buddha adalah sesuatu yang wajib kita terjemahkan untuk mewujudkan seluruh kebijakan yang digariskan oleh Bapak Menteri Agama," ucap Supriyadi melalui keterangan tertulis, Rabu (19/10/2022).
Hal tersebut diungkapkan oleh Supriyadi dalam menyelenggarakan Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 di Hotel Hariston, Penjaringan, Jakarta Utara.
Supriyadi mengatakan bahwa Kemenag mulai bekerja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
Terkait pagu anggaran tahun 2023 Dirjen menjelaskan, 12,37 persen program pendidikan tinggi, 14,95% program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, 30,44% program dukungan manajemen dan 24,96% program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama serta 17,28 %, dan program kualitas pengajaran dan pembelajaran.
Baca juga: Menteri Agama Lantik Dirjen Bimas Hindu, Buddha, dan Kristen: Jaga Kerukunan Antarumat Beragama
Dari lima program ini Bimas Buddha bisa berkontribusi dan tentu wajib kita wujudkan dalam bentuk yang dapat diukur keberhasilannya.
Sementara itu, Pelaksana Harian DPP Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) Eric Fernando yang hadir dalam pertemuan tersebut mendukung langkah Bimas Buddha dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran ini.
"Sebelumnya kami juga berpartisipasi aktif dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) lalu. Salah satu program yang kami nilai sangat urgent untuk ditingkatkan saat ini adalah bantuan proses sertifikasi tanah rumah ibadah agama Buddha," tutur Eric Fernando.
Dirinya mendorong pemerintah dan DPR dapat meningkatkan anggaran Ditjen Bimas Buddha.
"Harapannya melalui bantuan proses sertifikasi tanah tersebut, rumah ibadah Agama Buddha seperti Vihara, Kelenteng, Bio, Candi, Arama (She), Arama Madya (Yuan), Kuil, Cetiya legalitasnya akan jelas dan tidak abu-abu lagi serta memberikan kepastian hukum penggunaan rumah ibadah," jelas Eric Fernardo.
Seperti diketahui Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 turut dihadiri Bidang Humas Sosial Media DPP KCBI Billy Gunawan.