Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa Aksi Akbar 411 Jilid 4 berunjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (4/11/222).

Pakar Hukum Tata Negara, Reffly Harun, tampak hadir dalam unjuk rasa itu.

Dia menggunakan topi dan kaca mata hitam.

Para peserta aksi membawa satu tuntutan utama yaitu agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

Tuntutan tersebut dianggap Reffly Harun sebagai hal yang wajar.

Sebab merupakan bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat.

"Itu kita harus menerimanya sebagai aspirasi sebagian kelompok masyarakat," kata Refly Harun saat ditemui di sela-sela Aksi Akbar 411 di Kawasan Patung Kuda pada Jumat (4/11/2022).

Baca juga: Presiden dan Ahli dari Brasil Tinjau Penanaman Tebu Varietas Baru di Mojokerto

Akan tetapi untuk menghendaki mundurnya seorang kepala negara, menurut dia, perlu ada tolak ukur yang jelas.

"Tentu ada ukuran-ukurannya," kata mantan Komisaris Pelindo I ini.

Dia mencontohkan persoalan ijazah Jokowi yang diduga palsu, sebagaimana tercantum di dalam rilis resmi panitia aksi.

Jika ijazah tersebut benar terbukti palsu maka dapat dijadikan alasan penghentian presiden dari jabatannya.

Sebab pemalsuan dapat berujung pada sanksi pidana.

"Presiden sudah melakukan perbuatan tercela atau presiden tidak lagi memenuhi syarat atau presiden sudah melakukan tindak pidana berat. Karena ancaman kalau tidak salah di atas lima tahun," katanya.