Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JEPARA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan peran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sangat strategis dan dibutuhkan di desa.
Oleh karena itu, Kemendes PDTT menyusun arah kebijakan pembangunan desa yang berpihak kepada keterlibatan perempuan.
Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengungkapkan hal itu saat menghadiri KUPI Ke-2 di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara, Jawa Tengah.
Menurutnya, kebijakan pembangunan di 74.961 desa membutuhkan sentuhan KUPI yang merupakan pemimpin informal.
"Pemimpin informal punya akses ke seluruh komunitas agar kebijakan pembangunan desa itu berpihak kepada perempuan akan berdampak positif pada percepatan peningkatan kapasitas perempuan," tegasnya, Kamis (24/11/2022) malam.
Di sisi lain, perempuan di desa menghadapi sejumlah persoalan.
Gus Halim mengungkapkan, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 2,85 juta dari total 8 juta penerima.
Fakta ini sempat mengusik organisasi PEKKA karena jumlahnya yang relatif besar. Namun berdasarkan data mendetail yang dimiliki Kemendes PDTT, organisasi tersebut berbalik respons positif.
Selain itu mengenai kebijakan desa tanpa kelaparan atau stunting.
Berdasarkan data, bayi perempuan kebanyakan penderita stunting. Hal ini menjadi persoalan bersama.
"Berbicara pendidikan desa berkualitas, yang terkena juga perempuan karena angka putus sekolah terbanyak juga perempuan," kata Gus Halim.
Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan desa, wajib melibatkan perempuan. Arah kebijakan dalam SDGs Desa harus ada keterwakilan perempuan.
"Aturan dan mekanis musyawarah desa dirombak sedemikian rupa sehingga keterwakilan perempuan bisa representatif," tandas Gus Halim.
Kemendes PDTT juga mendorong agar jumlah kepemimpinan perempuan di desa terus naik. Di antaranya termasuk 30 persen keterwakilan perempuan di perangkat desa.
Gus Halim berharap KUPI menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat desa.
"Harapan kita adalah terjadi percepatan peningkatan kapasitas perempuan dalam pembangunan di desa," kata Gus Halim yang didampingi Nyai Lilik Umi Nashriyah.
Menurut Gus Halim, pembangunan 74.961 desa yang setara 91 persen wilayah Indonesia.
"Dan 74 persen warga Indonesia tinggal di desa, jadi menyelesaikan masalah di desa artinya totalitas menyelesaikan permasalahan bangsa," tegas Gus Halim.
Baca juga: Gus Halim Wacanakan Revisi UU Desa agar Kemendes PDTT Jadi Panglima Urusan Desa
Pengelola Ponpes Hasyim Asy'ari yang juga tuan rumah KUPI Ke-2, Nyai Hindun Anisah menjelaskan, peserta kongres mencapai ribuan dari berasal dari 31 negara.
"Ribuan peserta yang ikuti KUPI Ke-2 berasal dari 31 negara seperti Indonesia, Singapura, India, Pakistan, Amerika, Australia, Kenya, Pakistan, Inggris, Philipina, Bangladesh, Malaysia, Hungaria, Gambia, dan Slovakia," kata Nyai Hindun.
Selain itu dari Thailand, Netherland, Sri Lanka, Jerman, Tunisia, Pantai Gading, Burundi, Francis, Afrika Selatan, Finlandia, Nigeria, Afghanistan, Libya, dan Belanda.
Turut hadir dalam pembukaan KUPI II ini Menaker Ida Fauziyah, Mantan Menag Lukman Hakim Syaifuddin, Umik Azizah Amin, para kiai dan nyai pengelolan pondok pesantren, ulama perempuan, aktifis perempuan.