Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto membantah menerima setoran dari hasil tambang ilegal Ismail Bolong.
Agus Andrianto mengatakan, tuduhan Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan soal keterlibatannya dalam kasus tambang ilegal, tidak benar.
"Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklum lah kasus almarhum Brigadir Yoshua saja mereka tutup-tutupi," ujar Agus dalam keterangannya, Jumat (25/11/2022).
Kabareskrim juga menyebut, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bisa direkayasa dan dibuat penuh tekanan.
"Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yoshua dan teranyar kasus yang menjerat IJP TM (Irjen Teddy Minahasa) yang belakangan mencabut BAP juga," papar Agus Andrianto.
Bantahan Agus Andrianto tersebut mendapat tanggapan dari Indonesia Police Watch (IPW) dan pengamat.
Lantas, apa tanggapan mereka?
IPW Nilai Bantahan Kabareskrim Cukup Logis
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menilai bantahan Agus Andrianto soal keterlibatannya dalam kasus tambang ilegal Ismail Bolong cukup logis.
Sebab, Propam Polri belum melakukan pemeriksaan kepada Ismail Bolong terkait dugaan suap kasus tambang ilegal.
"Argumen logisnya itu ketika Kabareskrim mempertanyakan mengapa Propam tidak menangkap Ismail Bolong."
"Itu benar. Tangkap, proses kepada kode etik. Seharusnya kan begitu konsistennya."
"Menyuap, proses kode etik, kemudian proses pidananya dijalankan. Jadi bantahannya logis," ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat.
Baca juga: Kapolri Buka Suara Dugaan Kasus Tambang Ilegal Ismail Bolong yang Turut Libatkan Kabareskrim Agus
Namun, Sugeng meminta bantahan Agus Andrianto itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut oleh Tim Khusus (Timsus) gabungan yang berasal dari internal Polri dan pihak eksternal.