Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, CIANJUR - Sebanyak 18 pasien terdampak pascabencana gempa bumi yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cimacan, Cianjur, Jawa Barat, Selasa (29/11/2022).

"Yang hari ini masih dirawat ada 18 orang," kata seorang tenaga kesehatan (nakes) di RSUD Cimacan, Selasa.

Ia mengatakan hari ini ada sekitar tiga pasien yang baru masuk sejak pagi tadi dan empat pasien lainnya dipulangkan karena dinyatakan sehat.

"Hari ini masuk ada 3 orang. Yang pulang empat orang," ujarnya.

Ia menjelaskan pasien tersebut hampir keseluruhannya rata-rata bukan karena terdampak langsung gempa.

Sebaliknya, kata dia, mereka dirawat di RSUD Cimacan lantaran mengalami kesakitan saat di tenda pengungsian.

"Yang 5 orang korban gempa bumi. Yang lain-lainnya korban terdampak pascabencana," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan total pasien yang dirawat hari ini mengalami penurunan ketimbang pada Senin (28/11/2022) kemarin.

Menurutnya, pada Senin kemarin total ada 21 pasien yang dirawat di RSUD Cimacan terhitung hingga pukul 15.00 WIB.

"Kemarin hingga pukul 15.00 WIB ada sekitar 21 pasien," ungkapnya.

Perawatan Gratis

Sebelumnya, Bupati Cianjur, Herman Suherman memastikan perawatan terhadap korban gempa bumi Cianjur tak dikenakan biaya alias gratis.

Herman mengatakan perawatan tersebut tak dikenakan biaya baik di Rumah Sakit (RS) Sayang maupun Cimacan.

"Gratis. Itu yang di RS Sayang maupun Cimacan maupun yang di provinsi itu bisa direimburse ke pemerintah provinsi dan kabupaten," kata Herman saat ditemui di RSUD Cimacan, Minggu (27/11/2022).

Karenanya, Herman meminta bagi korban yang tak memiliki Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar tak khawatir.

Bahkan, kata dia, yang memiliki BPJS pun tidak berlaku saat ini karena semuanya serba gratis.

Baca juga: Pasien Korban Gempa Cianjur yang Dirawat di RSUD Cimacan Tersisa 5 Orang

"Sama (yang tak punya BPJS gratis). Yang BPJS pun tidak berlaku kalau terjadi bencana alam," ujarnya.

Herman menegaskan saat ini pemerintah baik kabupaten maupun provinsi memastikan semua korban segera pulih.

"Ini menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ungkap Herman. (*)