TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah disahkan DPR RI.

Dalam draf KUHP yang sudah disahkan mengatur tentang pidana makar.

Ada 6 Pasal yang mengatur tentang pidana makar, dimulai dari Pasal 191 hingga Pasal 196.

Pasal 191 mengatur tentang tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berikut bunyi Pasal 191.

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.  

Kemudian Pasal 192 mengatur tentang pidana makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia  

Berikut bunyi Pasal 192.

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.  

Selanjutnya, pada pasal 193 mengatur tindak pidana makar terhadap pemerintah. Ada pun seseorang bisa diancam maksimal pidana penjara 15 tahun.

Berikut bunyi Pasal 193.

(1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

 (2) Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 

Pasal 194