News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Operasi Tangkap Tangan KPK

Ketua LBH Jakarta Respons Pernyataan Luhut soal OTT KPK: Kenapa Kita Harus Malu?

Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum. Respons pernyataan Luhut soal OTT KPK bikin citra negara buruk, Direktur LBH Jakarta Citra Referandum pertanyakan kenapa harus malu ketika menindak koruptor.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Seperti diketahui, Luhut Binsar Panjaitan sempat menyinggung soal tindakan KPK yang sering melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.

"Jadi sebenarnya kenapa kita harus malu ketika kita sedang menindak koruptor? Gitu," kata Citra Referandum, saat ditemui kantor LBH Jakarta, Rabu (21/12/2022) malam.

Alih-alih malu seperti yang diujarkan Luhut Binsar Panjaitan.

Citra Referandum kemudian mengatakan, masyarakat internasional justru mengapresiasi penanggulangan korupsi Indonesia yang berjalan dengan baik.

"Jadi pak Luhut, sebetulnya masyarakat internasional itu justru mengapresiasi Indonesia jika betul-betul menanggulangi korupsi. Baik dalam konteks pencegaahan maupun penindakan," jelasnya.

Selanjutnya, Citra Referandum menyinggung, saat ini banyak investor atau pemodal yang ingin masuk ke negara yang memiliki komitmen penanggulangan korupsi yang baik.

"Bahwa sebenarnya investasi yang dimaksud oleh negara atau oleh presiden hari ini, investor itu dalam riset-riset yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga riset. Investor malah mau masuk ke negara yang memang punya komitmen penanggulangan korupsi," ujar Citra Referandum.

Baca juga: Kaleidoskop 2022: Daftar Hitam Kepala Daerah Terjerat OTT dan Jadi Pesakitan KPK Sepanjang 2022

Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan dan diduga hanya menguntungkan para investor.

"Jadi pertanyaan kenapa RKUHP disahkan, jangan-jangan itu buat investor kotor, atau untuk mengamankan akumulasi kapital para oligarki di Indonesia yang duduk di bangku legislatif dan eksekutif," tutur Citra.

Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut menyinggung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlalu mudah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sebab menurutnya akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digitalisasi, siapa yang mau melawan kita," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (dok.)

Menkomarinves mengatakan Inggris memuji Indonesia soal digitalisasi sistem.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini