Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Citra Referandum merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.
Seperti diketahui, Luhut Binsar Panjaitan sempat menyinggung soal tindakan KPK yang sering melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.
"Jadi sebenarnya kenapa kita harus malu ketika kita sedang menindak koruptor? Gitu," kata Citra Referandum, saat ditemui kantor LBH Jakarta, Rabu (21/12/2022) malam.
Alih-alih malu seperti yang diujarkan Luhut Binsar Panjaitan.
Citra Referandum kemudian mengatakan, masyarakat internasional justru mengapresiasi penanggulangan korupsi Indonesia yang berjalan dengan baik.
"Jadi pak Luhut, sebetulnya masyarakat internasional itu justru mengapresiasi Indonesia jika betul-betul menanggulangi korupsi. Baik dalam konteks pencegaahan maupun penindakan," jelasnya.
Selanjutnya, Citra Referandum menyinggung, saat ini banyak investor atau pemodal yang ingin masuk ke negara yang memiliki komitmen penanggulangan korupsi yang baik.
"Bahwa sebenarnya investasi yang dimaksud oleh negara atau oleh presiden hari ini, investor itu dalam riset-riset yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga riset. Investor malah mau masuk ke negara yang memang punya komitmen penanggulangan korupsi," ujar Citra Referandum.
Baca juga: Kaleidoskop 2022: Daftar Hitam Kepala Daerah Terjerat OTT dan Jadi Pesakitan KPK Sepanjang 2022
Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan dan diduga hanya menguntungkan para investor.
"Jadi pertanyaan kenapa RKUHP disahkan, jangan-jangan itu buat investor kotor, atau untuk mengamankan akumulasi kapital para oligarki di Indonesia yang duduk di bangku legislatif dan eksekutif," tutur Citra.
Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut menyinggung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlalu mudah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), sebab menurutnya akan membuat citra negara Indonesia jelek di mancanegara.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan pidato di Launching Stranas PK Tahun 2023-2024, di kawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggi. OTT-OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita digitalisasi, siapa yang mau melawan kita," ujarnya.
Menkomarinves mengatakan Inggris memuji Indonesia soal digitalisasi sistem.
Ia bercerita, belum lama ini diwawancara dengan stasiun TV Bloomberg, dimana ia menjelaskan 4 pilar Indonesia terkait efisiensi dengan digitalisasi, hilirisasi hingga penyaluran dana Desa, dan komoditi.
"Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, tidak mau maling saja, pasti bisa. Ya kalo hidup-hidup sedikit, boleh lah. Kita mau bersih-bersih amat di surga aja kau. Jadi KPK itu jangan sedikit - sedikit tangkap-tangkap. Lihat-lihat lah. Tapi kalau sudah di digitalisasi menurut saya tidak bisa main-main," ujarnya.
Luhut menjelaskan dengan adanya digitalisasi pelayanan publik akan memperkecil kesempatan korupsi di tingkat kementerian/lembaga hingga di pemerintah daerah (Pemda).
Misalnya digitalisasi di pelabuhan. Menkomarinves mengatakan 14 pelabuhan di tanah air sudah terintegrasi dengan digital yang ditargetkan selesai tahun ini.
Ia menargetkan tahun depan 149 pelabuhan kecil sudah masuk dalam sistem yang kemudian diintegrasikan dengan sistem pelabuhan udara.
Dengan adanya digitalisasi diharapkan berdampak pada berbagai macam aspek, termasuk aspek ekonomi, industri, hingga pendidikan.
"Jadi orang mau korupsi apa lagi kalau sudah masuk sistem. Kan uangnya masuk sistem. Sudah berapa ribu triliun. Efisiensi kita lakukan," ujarnya.