Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan orang lapar dan tidak punya pekerjaan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu nyata, bukan masalah persepsi.
Hal itu merespons hasil survei Charta Politika yang menyatakan 47,5 persen responden menilai ekonomi Indonesia lebih baik di era Jokowi ketimbang saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden.
"Orang lapar itu nyata. Orang tidak punya pekerjaan juga nyata. Bukan masalah persepsi. Tidak bisa ditanya sekarang lebih baik daripada dulu atau tidak. Oh, laparnya saya era Jokowi lebih berkualitas daripada laparnya orang lain di era SBY," kata Herzaky kepada wartawan, dikutip Sabtu (24/12/2022).
Menurut Herzaky, selama 10 tahun kepemimpinan SBY penurunan jumlah orang miskin tercatat hampir 6 persen poin.
"Sedangkan era Jokowi 5 tahun pertama saja hanya mampu mengurangi 1 persenan poin. Begitu pandemi, malah makin kedodoran era Jokowi," ujarnya.
Ia juga membandingkan indikator ekonomi baik dari sisi makro maupun mikro.
Herzaky menyebut anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di era SBY bisa ditingkatkan 4 kali lipat dari 400-an triliun di era Megawati Soekarnoputri, menjadi 1.800-an pada era SBY.
"Coba era Jokowi, sebelum pandemi saja hanya mampu naik 400-an triliun, selama lima tahun memerintah," ucapnya.
Baca juga: Mitigasi Risiko Ekonomi 2023, Pakar Ingatkan Pemerintah Harus Fokus Jaga Ketahanan Pangan dan Energi
Ia menyarankan untuk menggunakan angka sebelum pandemi saja, karena kalau setelahnya makin jauh jaraknya.
"Jelas kalau era Pemerintahan SBY jauh lebih baik dalam mengelola ekonomi negeri ini. Jauh lebih baik dalam memastikan kemiskinan dan pengangguran turun jauh," ungkap dia.
Herzaky juga menyinggung soal era SBY disebut diuntungkan karena ada kenaikan harga komoditas, dan ekonomi Indonesia membaik.
"Kan ketahuan era SBY mau mengelola situasi ekonomi dunia untuk kebaikan situasi dalam negeri," tuturnya.
Sementara di era Jokowi, kata dia, lagi ada booming harga kelapa sawit dunia, malah melarang ekspor dan membuat belasan juta petani sawit menderita.
"Jangan salahkan situasi ekonomi dunia, kalau situasi ekonomi dunia lagi bagus dan bisa menguntungkan kita, pemerintah sekarang malah memilih kebijakan yang merugikan rakyat," ungkapnya.