Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus di tengah masyarakat.
Terlebih setelah Charta Politika mengungkapkan hasil surveinya yang menyebutkan bahwa 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Menanggapi hal tersebut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan reshuffle kabinet ini tidak bisa dilakukan atas dasar suatu survei.
Meskipun dalam survei tersebut menyebutkan soal tingkat kinerja menteri tidak maksimal.
Pasalnya menurut Adi, survei yang dilakukan oleh suatu lembaga tidak bisa menjadi parameter dilakukannya reshuffle kabinet.
Adi pun menegaskan bahwa reshuffle kabinet itu wewenang presiden dan hanya bisa dilakukan oleh presiden.
Baca juga: Pengamat Ungkap Kemungkinan Reshuffle Kabinet Jokowi Muncul Imbas NasDem Usung Anies Baswedan
"Soal reshuffle kabinet itu tidak bisa didasarkan atas survei yang belakangan ini diterbitkan, bahwa persoalan tingkat kinerja menteri tidak maksimal, 62 persen dibandingkan sebelumnya."
"Tentu bukan parameter untuk dilakukan reshuffle. Karena reshuffle itu kan the one and only, hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden," kata Adi dalam tayangan Program 'Kompas Petang' Kompas TV, Sabtu (24/12/2022).
Lebih lanjut Adi pun menilai isu reshuffle ini terkesan tiba-tiba, karena sebelumnya sama sekali tidak ada yang membahasnya.
Terlebih Jokowi baru melakukan reshuffle kabinet dan akomodasi politik terhadap PAN pada tujuh bulan yang lalu.
Baca juga: Isu Reshuffle, Presiden Jokowi Diprediksi Bakal Tunjuk Eks Panglima TNI Andika Perkasa Jadi Menteri
Padahal biasanya ada rentang waktu yang cukup lama untuk Jokowi melakukan reshuffle pada kabinetnya.
"Isu reshuffle kan terkesan ujug-ujug ini, sebelumnya kan tidak dilakukan reshuffle. Apalagi kan baru tujuh bulan Jokowi melakukan reshuffle dan akomodasi politik terhadap PAN."
"Biasanya ada rentang waktu cukup lama sehingga ada reshuffle. Sebelumnya kan lebih dari setahun, sebelumnya hampir dua tahun juga tidak ada reshuffle," terang Adi.
Baca juga: Profil 3 Menteri NasDem Diisukan Bakal Di-reshuffle: Johnny G Plate, Siti Nurbaya, Syahrul Yasin
Survei Charta Politika: Mayoritas Publik Setuju Jika Jokowi Reshuffle Kabinet
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 61,8 persen publik menyetujui jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Hal itu terungkap dalam survei terbaru Charta Politika pada tanggal 8 sampai 16 Desember 2022.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan dalam survei lembaganya tercatat 60,5 persen publik merasa puas terhadap kinerja para menteri.
"Tetapi saya pikir di sini ada gap (jarak) antara kepuasan publik yang ada di level 72,9 persen kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan publik ada di angka 60,5 persen terhadap menteri," kata Yunarto dalam rilis survei lembaganya secara virtual, Kamis (22/12/2022).
Baca juga: Desakan Reshuffle Kabinet Menguat Setelah Partai NasDem Dukung Anies Baswedan Sebagai Capres 2024
Yunarto menilai kepercayaan terhadap presiden dan wakil presiden masih menjadi faktor yang punya peran.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," jelas Yunarto.
Ia berharap hasil survei tersebut menjadi catatan penting atau pekerjaan rumah (PR) bagi Presiden Jokowi jika ingin meninggalkan legacy.
"Saya pikir ini yang paling penting buat jadi PR (pekerjaan rumah) buat Pak Jokowi kalau ingin meninggalkan legacy memastikan bukan hanya dirinya dicintai masyarakat tapi kinerja dari menterinya secara sektoral itu jga bisa menopang kepercayaan publik terhadap beliau," ungkap dia.
Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle Kabinet, PDIP hingga NasDem Beri Tanggapan
Terlebih, kata Yunarto, menjelang tahun politik sejumlah para menteri tampaknya fokus untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
"Saya pikir itu perlu jadi catatan terutama di dua tahun terakhir yang akan menjadi ujian paling penting buat Pemerintahan Jokowi yang sudah tidak bisa maju kembali," ucap Yunarto.
Survei dilakukan pada tanggal 8-16 Desember 2022, melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.
Jumlah sampel sebanyak 1220 responden, yang tersebar di 34 Provinsi.
Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Theresia Felisiani)