Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya praktisi public affairs mampu mengendalikan penyebaran disinformasi di ranah publik.

Menurutnya, penyebaran disinformasi menjadi biang suburnya berita-berita bohong atau hoaks.

Moeldoko mengatakan, saat ini informasi datang dari semua penjuru, begitu mudah, dan tanpa sensor.

Di mana semua orang bisa menjadi kontributor informasi.

“Kita sekarang dihadapkan dengan kecepatan penyebaran informasi. Kita harus lebih cepat. Kalau tidak disinformasi di ranah publik menjadi liar,” kata Moeldoko saat bertemu dengan pengurus Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) sebuah organisasi profesi praktisi public affairs, Jum'at (30/12/2022).

Eks Panglima TNI ini menyampaikan, bahwa praktisi public affairs saat ini juga dihadapkan pada tantangan fenomena hyper transparency.

Di mana perusahaan tidak dapat lagi berasumsi bahwa data mereka tetap bersifat rahasia.

Baca juga: Sebar Fitnah hingga Hoaks soal Pemilu Bisa Kena UU ITE, Ini Penjelasan Ketua Bawaslu

“Kita harus belajar dari beberapa kasus yang mengungkap dokumen-dokumen rahasia perusahaan. Ini tentu menjadi tantangan praktisi public affairs,” ujarnya.

Moeldoko juga menekankan pentingnya Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) bisa menjadi mitra strategis pemerintah dan jembatan bagi kepentingan anggota, masyarakat, dan stakeholder dengan pemerintah.

“Sehingga ada harmonisasi antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan anggota PAFI, masyarakat, dan stakeholder,” jelas Moeldoko.

Sementara itu, Ketua Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Agung Laksamana berharap keberadaan organisasi profesi praktisi public affairs bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah, terutama dalam mewujudkan Good Governance, Transparansi, dan Demokratisasi.

“PAFI siap dilibatkan pembangunan masyarakat, baik sipil maupun masyarakat ekonomi,” tutur Agung.