Baca tanpa iklan
Megawati pun secara de facto dinobatkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998.
Dan pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure.
Pengukuhan Megawati tersebut dibawah bayang-bayang ketidaksetujuan dari Pemerintahan Soeharto.
Bahkan menerbitkan larangan mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.
Konflik internal PDI terus terjadi hingga diadakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.
Sebelumnya pada 20 Juni 1996 para pendukung Megawati Soekarnoputri melakukan unjuk rasa hingga bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.
Baca juga: HUT Ke-50 PDIP di JI Expo Kemayoran Jakarta Besok Akan Dimulai Pukul 08.00 WIB
Dilansir pdiperjuanganlampung.id, Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto menetapkan Suryadi sebagai Ketua Umum DPP PDI pada 15 Juli 1996.
Tak terima akan hal itu, pada 27 Juli 1996 pendukung Megawati Soekarnoputri menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Kemudian muncul rombongan berkaus merah kubu Suryadi, kemudian terjadi bentrok dengan kubu Megawati Soekarnoputri.
Peristiwa tersebut dikenal dengan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.
Baca juga: Menilik Persiapan Acara HUT Ke-50 PDIP di JI Expo Kemayoran, Panitia Gelar Gladi Resik
Setelah peristiwa tersebut, PDI di bawah pimpinan Suryadi hanya memperoleh 11 kursi DPR.
PDI yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut semakin kuat seusai dilengserkannya Presiden Soeharto dari kursi pemerintahannya.
Megawati Soekarnoputri pun ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003 pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali.
Megawati Soekarnoputri kemudian mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada 1 Februari 1999 agar dapat mengikuti pemilu.
Nama tersebut disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati) (Kompas.com)