TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa tidak mudah untuk membawa investor masuk untuk berinvestasi.

Dia menyebutkan bahwa ada dua hal yang menjadi faktor, yakni perizinan yang sulit dan soal tata ruang.

"Memang faktor tanah menjadi suatu yang penting. Kalau perdanya sudah clean and clear, maka sebenarnya tinggal layanan perizinan saja. Kalau komitmen antikorupsi tinggi, pelayanannya bagus, insyaAllah tidak akan ada yang sulit," kata Ganjar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Namun, dia mengakui bahwa kini tidak ada lagi istilah menunggu investor datang. Yang ada sekarang adalah para pemangku kepentingan harus jemput bola.

"Hanya hari ini kita mesti jemput bola, secara internasional, secara global, Pak Bahlil (Menteri Investasi) umpama, Pak Menkoperekonomian (Airlangga Hartarto) investasi, berkeliling ya ke banyak negara mana yg kemudian mau kita ajak ke sini. Itu cara yang paling progresif," kata dia

Ganjar mencontohkan di Jawa Tengah, pihaknya juga melakukan hal serupa dalam banyak hal.

"Umpama di Jateng banyak yang mau relokasi ke Jawa Tengah baik dari provinsi lain maupun dari negara lain. Itu kita jemput. Kalau kita tdk jemput ya tdk bisa," kata dia.

"Kalau disampaikan Pak Presiden, memberikan briefing kepada kita semua 2023 tidak gampang, mari kita lakukan itu sesuai dengan pointers tadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para kepala daerah mengenai pentingnya investasi. Investasi menurut Presiden saat ini menjadi rebutan. Sehingga, jangan sampai daerah justru mempersulit masalah perizinan.

"Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Presiden mengatakan ada dua masalah besar terkait perizinan investasi Indonesia.

Pertama yakni mengenai masalah tata ruang. Ia menyinggung soal kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ketimbang merubah nama,  menurutnya lebih baik mempercepat pengurusan perizinan.

"Kalau sekarang namanya kesesuaian KKPR. Karena kita ini sering panjang-panjang kadang-kadang saya….,,” tutur Jokowi.

Menurut Presiden, masalah KPPR menjadi masalah dalam investasi. Masalah KPPR menjadi problem bagi separuh daerah di Indonesia.

“Separuh daerah kita ini masih belum menyelesaikan KKPR-nya sehingga saya minta di sini ada ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini,” tuturnya.

Baca juga: Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Se-Indonesia di Bogor Dihadiri Presiden dan 4.445 Undangan

Masalah kedua kata Presiden yakni mengenai persetujuan bangunan dan gedung (PBG). Presiden kesal karena selain lamanya proses perizinan PBG,  istilah yang dulunya izin mendirikan bangunan (IMB) namanya kini berubah.

"Namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu dua kata itu cukup lah. Izin gedung. Sudah," Kata Jokowi.

"Dulu IMB izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Haduh. Izin gedung gitu saja sudah rampung. Yang paling penting bukan namanya, penyelesaiannya yang cepet gitu," imbuh Jokowi.

Presiden meminta masalah KPPR dan PBG tersebut diselesaikan. Artinya pengurusan izinnya dipercepat sehingga tidak menggangu investasi.

"Keluhan di ranking pertama dan ranking kedua, dua hal tadi. Saya minta pada gubernur bupati Walikota DPRD segera selesaikan yang belum. jangan ditunda-tunda," pungkas Jokowi.