TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Kepala Badan Penyelenggara (BP) Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, dan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Kamis (23/1/2025) siang.

Pantauan Tribunnews di gedung KPK, rombongan Kementerian Agama itu tiba sekira pukul 13:47 WIB.

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pihaknya saat ini sedang menerima audiensi Nasaruddin Umar dan kawan-kawan.

"Hari ini KPK menerima audiensi Kemenag, BPKH, dan BPH untuk membahas terkait pengelolaan haji, khususnya dalam kerangka pencegahan korupsi," kata Budi dalam keterangannya, Kamis.

Diberitakan sebelumnya, KPK menyanggupi permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pihaknya sudah merencanakan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH).

"Kami akan berkoordinasi sebagai tindaklanjut atas apa yang disampaikan presiden, dan KPK akan mengawal proses penyelenggaraan haji,” ujar Tessa dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

Baca juga: Kemenag Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Bermodus Lowongan Kerja Petugas Haji

Tessa berharap keterlibatan KPK bisa berdampak terhadap perbaikan penyelenggaraan haji. 

Selain siap mengawasi penyelenggaraan haji secara langsung, ia menyebut saat ini juga terdapat sejumlah mantan pegawai KPK di BPH.

“Saat ini ada beberapa kolega kita yang sudah dilantik dan ditempatkan di BPH, mereka adalah mantan-mantan pegawai KPK dan ditugaskan di sana untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan haji,” kata Tessa.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut telah meminta KPK untuk ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/ 2025 M.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI, terkait persiapan Tim Pengawas Haji DPR RI.

"Dan satu hal lagi, presiden sudah meminta khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji, agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan baik," ungkap Dasco di Ruang Banggar, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Lebih lanjut, Dasco menyebut kepala negara mengapresiasi Komisi VIII DPR bersama pemerintah, terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/ 2025 M, yang turun sekitar Rp4 juta dibanding tahun lalu.