Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik masih adanya larangan pendirian rumah ibadah ibadah di saat konstitusi telah menjamin kebebasan beribadah dan kebebasan beragama.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Bogor, Selasa (17/1/2023).
"Hati-hati! Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hati-hati, memiliki hak yang sama dalam beribadah, hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah," ujar Jokowi, Selasa (17/1/2023), seperti yang ditayangkan KompasTV.
"Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh UUD 1945," tambahnya.
Jokowi menginginkan semua kepala daerah menjamin kebebasan beragama dan beribadah masyarakat.
Dia tak ingin hak yang dijamin konstitusi itu diabaikan.
Baca juga: Presiden Jokowi Minta Kementerian Pertahanan Orkestrasi Informasi Intelijen
"Ini harus ngerti. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Kajari, Kajati. Jangan sampai namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan," ucap Jokowi, seperti yang telah diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.
Jokowi mengaku prihatin karena masih adanya larangan membangun tempat ibadah didasarkan kesepakatan segelintir kelompok.
"Jangan sampai namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Meskipun hanya satu, dua, tiga kota dan kabupaten, tapi hati-hati mengenai hal ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah? Sedih kalo kita mendengar," kata Jokowi.
Selain menyoroti masih adanya kasus intoleransi, Jokowi juga mengingatkan para kepala daerah untuk terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan sehingga dapat mendeteksi sedini mungkin gejolak harga yang ada.
"Ini tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek betul di lapangan, apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan," ujarnya, dikutip dari laman Setkab.
Presiden meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk bekerja secara detail dalam memantau pergerakan harga, utamanya harga bahan pokok.
"Beras, saya sudah dua hari yang lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah juga mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan," ujarnya.
Baca juga: Saat Jokowi Tegur Pergantian Nama IMB atau Izin Mendirikan Bangunan
Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.
"Yang berkaitan dengan tarif angkutan misalnya, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen, karena data yang masuk ke saya ada," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta Badan Pusat Statistik (BPS) yang ada di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.
"Saya melihat sekarang ini dari Kemendagri [Kementerian Dalam Negeri], dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data," imbuhnya.
(Tribunnews.com, Widya, Taufik Ismail)