Jadi dalam usulan biayah haji 2023, kata Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi.
Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.
"Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas," jelasnya.
Hilman menambahkan, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji.
Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.
"Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya," papar Hilman.
Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs dolar AS dan kurs riyal Arab Saudi.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat sebab sangat bergantung pada harga avtur.
"Usulan pemerintah terkait biaya haji 2023 belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR."
"Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini," tandasnya.
(Tribunnews.com, Widya)