Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Inilah sejarah peringatan Hari Bhakti Imigrasi 2023.
Hari Bhakti Imigrasi diperingati setiap 26 Januari, yang tahun ini jatuh pada hari ini, Kamis (26/1/2023).
Peringatan Hari Bhakti Imigrasi 2023 ini bertujuan untuk mengenang sejarah panjang lahirnya lembaga keimigrasian di Indonesia.
Mengutip situs Kemenkumham Balikpapan, Hari Bhakti Imigrasi 2023 atau yang ke-73 tahun ini bertepatan dengan penyerahan Jawatan Imigrasi oleh pemerintah Hindia Belanda pada 26 Januari 1950.
Penyerahterimaan tersebut menjadikan pertama kalinnya kepala jawatan imigrasi dipegang oleh pribumi, yaitu Mr.H.Joesoef Adiwinata.
Oleh karenanya, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, juga Direktorat Jenderal Imigrasi di seluruh Indonesia mengenang peringatan ini setiap 26 Januari.
Baca juga: 30 Link Twibbon Hari Bhakti Imigrasi, Cocok Dibagikan pada Peringatan 26 Januari 2023
Dalam rangka peringatan tersebut, diharapkan seluruh Direktorat Jenderal Imigrasi di Indonesia dapat mengambil semangat dari perjuangan pahlawan.
Caranya dengan menumbuhkan semangat pelayanan dan inovasi.
Lalu, bagaimana sejarah lahirnya lembaga imigrasi di Indonesia?
Simak sejarah panjang terbentuknya lembaga imigrasi di Indonesia, dilansir Direktorat Jenderal Imigrasi, berikut ini.
Sejarah lahirnya lembaga Imigrasi di Indonesia
Saat Indonesia di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan.
Pada tahun 1913, untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, maka dibentuklah kantor Sekretaris Komisi Imigrasi.
Kemudian di tahun 1921, kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi immigratie dients (dinas imigrasi), menyesuaikan fungsi dan tugasnya.
Di masa ini, dinas Imigrasi berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat pembentukan afdeling-afdeling.
Sebagai informasi, afdeling adalah bahasa Belanda yang memiliki arti sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat Kabupaten.
Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan para pejabat Belanda.
Kantor dinas imigrasi terus berkembang di berbagai daerah.
Meski kekuasaan Hindia Belanda berakhir ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, tidak ada perubahan mendasar dari struktur peraturan keimigrasian.
Produk hukum keimigrasian Hindia Belanda masih digunakan.
Eksistensi pentingnya peraturan keimigrasian mencapai momentumnya pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya pada 17 Agustus 1945.
Baca juga: Menteri BUMN Erick Thohir Dorong Dirjen Imigrasi Mudahkan Layanan Investor Mancanegara
Ada empat peristiwa penting dalam keimigrasian setelah Indonesia merdeka:
1. Pelucutan serta pengangkutan serdadu jepang di Indonesia terutama di Pulau Jawa oleh Panitia Oeroesan Pengangkoetan Djepang (POPDA).
2. Kegiatan barter, pembelian senjata, dan pesawat terbang, pada masa Revolusi Kemerdekaan.
3. Perjuangan Diplomasi
Pada masa ini, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh H Agus Salim ikut memperkenalkan “Paspor Diplomatik” pemerintah Indonesia kepada dunia Internasional.
4. Keimigrasian di Aceh.
Aceh sebagai satu-satunya wilayah Indonesia yang tidak pernah diduduki Belanda.
Meski demikian, Aceh telah mendirikan kantor imigrasi di lima kota sejak 1945, dan terus beroperasi selama masa revolusi kemerdekaan.
Baca juga: Pemerintah Jepang akan Ajukan Amandemen Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengungsi
Sejarah panjang lahirnya lembaga keimigrasian di Indonesia terjadi pada masa Republik Indonesia Serikat.
Di era inilah dinas imigrasi produk Hindia Belanda diserahterimakan kepada pemerintah Indonesia di tanggal 26 Januari 1950.
Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yaitu Mr. H.J Adiwinata.
Struktur organisasi dan tata kerja serta beberapa produk hukum pemerintah Hindia Belanda terkait keimigrasian masih dipergunakan.
Hal itu melihat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia.
Kondisi negara yang baru saja merdeka dan masih dalam suasana pergolakan membuat lembaga imigrasi di Indonesia merasakan kesulitan.
Lantaran, masih sangat sedikitnya putra pribumi yang memahami tugas dan fungsi keimigrasian.
Pada masa transisi ini, jawatan imigrasi masih menggunakan pegawai berkebangsaan Belanda.
Dari 459 orang yang bekerja di jawatan imigrasi di seluruh Indonesia, 160 orang adalah orang Belanda.
(Tribunnews.com/Muhammad Alvian Fakka)