Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono mengatakan angka kemiskinan pada 212 kabupaten/kota yang jadi prioritas pemerintah di tahun 2022, mengalami penurunan dari 3,61 persen pada Maret 2021 ke angka 2,76 persen di Maret 2022.

Data ini menurut Margo Yuwono bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional dan BPS.

Baca juga: Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Sebagian Besar Habis untuk Rapat, DPR Akan Panggil Menpan-RB

"Kalau kita lihat datanya dari 212 kabupaten/kota yang jadi target pemerintah, pada Maret 2021 angkanya sebesar 3,61 persen. Kemudian di Maret 2022 menjadi 2,76 persen," kata Margo dalam 'Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020', Senin (30/1/2023).

Kemudian, terdapat daerah yang pada Maret 2021 tidak masuk kategori miskin ekstrem, tapi Maret 2022 justru masuk kategori miskin ekstrem di angka 2,06 persen.

Sementara itu terdapat juga daerah yang ada di kategori miskin ekstrem berubah menjadi tidak miskin ekstrem pada angka 2,91 persen.

Kemudian ada pula kabupaten/kota yang jadi prioritas pemerintah tersebut masih alami kondisi sama alias tak ada perubahan.

"Pada sisi lain, pada tahun 2021 yang dia posisinya miskin ekstrem tapi pada tahun 2022 juga masih kategori miskin ekstrem sebanyak 0,70 persen," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada 14 provinsi yang angka kemiskinan ekstrem-nya tinggi dan berada di atas angka nasional yakni 2 persen.

Baca juga: Kritik Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis untuk Rapat dan Studi Banding, Ini Penjelasan MenPAN RB

Ia meminta para kepala daerah yang wilayahnya masih ada kemiskinan ekstrem untuk segera menyelesaikan masalah tersebut.

"Tolong seluruh kepala daerah cek ini dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Padahal kita tahu target kita di 2024 kemiskinan ini harus berada pada 0 persen," Kata Jokowi, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Presiden mengatakan para Kepala Daerah sudah memegang data daerah mana saja yang masih tinggi angka kemiskinan ekstremnya.

Para kepala daerah harus sudah paham target, sasaran, serta intervensi apa yang dilakukan agar angka kemiskinan ekstrem bisa turun.

“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa sudah ada semuanya. Penangananya seperti apa juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan semuanya pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.

Meskipun demikian Presiden tidak menyebut daerah mana saja yang angka kemiskinan ekstremnya masih tinggi tersebut.