TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga hampir Rp 500 triliun tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat tentang kemiskinan.

Menurut Azwar Anas, buruknya sistem penganggaran yang ada pada Kementerian dan Lembaga menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia sulit teratasi.

Ia mengungkap, selama ini anggaran senilai Rp 500 triliun yang diberikan untuk penanggulangan kemiskinan ternyata lari ke meja-meja rapat dan hotel.

Baca juga: Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Sebagian Besar Habis untuk Rapat, DPR Akan Panggil Menpan-RB

Anggaran sebesar itu malah habis untuk membiayai rapat dan studi banding terkait kemiskinan di hotel dan tempat sejenis.

Azwar Anas pun mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi.

Menanggapi hal itu, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno meminta penggunaan anggaran kemiskinan yang tidak tepat sasaran ini tidak terulang kembali.

"Pak MenPAN-RB sudah terbuka dan tentu soal anggaran kemiskinan ini harus menjadi perhatian semua pihak. PAN ingin anggaran kemiskinan tepat sasaran dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Eddy di Jakarta, Senin (29/1/2023).  

Sebagai solusi, Eddy meminta agar kebijakan digitalisasi birokrasi untuk bisa dipercepat pelaksanaannya

"Era sudah berubah dan ada berbagai disrupsi yang terjadi. Waktunya Birokrasi juga ikut berbenah dengan inovasi dan digitalisasi. Dampaknya tentu akan positif untuk percepatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menyampaikan, dengan digitalisasi birokrasi, anggaran rapat atau seminar-seminar bisa dipangkas sehingga benar-benar fokus pada upaya pengentasan kemiskinan.

Baca juga: Anggaran Rp500 Triliun untuk Atasi Kemiskinan Habis Buat Rapat, Mensos Risma: Kami Sangat Efisien

"Di era disrupsi informasi ini anggaran rapat tentu bisa dipangkas mengingat tempat dan waktunya bisa lebih fleksibel dengan online menggunakan aplikasi yang ada,"

"Digitalisasi birokrasi juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sistem pengawasan penggunaan anggaran kemiskinan agar benar-benar tepat sasaran. Apalagi ini jumlahnya sangat besar mencapai Rp 500 triliun," lanjutnya.

Eddy berharap track record MenPAN RB Abdullah Azwar Anas saat membenahi  Banyuwangi akan mampu membuat perubahan signifikan menuju Birokrasi yang Profesional.

"Apalagi salah satu arahan penting Presiden Jokowi terkait Birokrasi adalah lincah dan cepat. Tentu dengan momentum pembenahan anggaran kemiskinan Rp 500 triliun bisa terus diperluas untuk membenahi Birokrasi dengan digitalisasi," katanya.

Baca juga: Soal Anggaran Atasi Kemiskinan Rp500 Triliun, Ace Hasan: MenPAB RB Seperti Memercik Muka Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan duduk masalah soal isu anggaran yang terkait dengan pengentasan kemiskinan Rp500 triliun hanya habis hanya untuk rapat dan studi banding.

Menurut Anas, memang ada sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

Namun bukan semua anggaran itu tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," kata Anas dalam keterangannya, Minggu (29/1/2023).

"Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tutur Anas.

Anas juga mencontohkan apa yang dialami di Kementerian PANRB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah di Tanah Air untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan PANRB, soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.

“Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya?" kata Anas.

"Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan. Setiap hari ada konsultasi via online, untuk menghemat agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” ujar mantan Bupati Banyuwangi itu.

Anas menjelaskan, pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu.

Ketika itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

Saat itu, Anas memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.

Bila golnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.

“Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan," kata Anas.

"Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan. Padahal arahan Presiden jelas, bahwa di tengah tantangan fiskal yang ada, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana. Setiap rupiah dampaknya harus optimal dan langsung ke masyarakat," papar Anas.

Anas juga sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.

“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon untuk ditanam di daerah sekitar sungai,” terangnya.

Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding.

“Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” ujarnya.

Anas menambahkan saat ini pemerintah terus mengakselerasi program Reformasi Birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.

Seperti diketahui, per September 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.

“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ujar Anas.

Sehingga Presiden Jokowi, sambung dia, menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bergerak selaras.

“Dalam konteks Kementerian PANRB, kita ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” tuturnya.