Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah 'pemilik sah' Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Penilaian Ujang ini berdasarkan pertemuan antara Ketua Partai NasDem, Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto kemarin, Rabu (1/2/2023) di Kantor DPP Partai Golkar.
Ujang menganggap pertemuan ini tidak akan membuat Partai Golkar bergabung ke Koalisi Perubahan milik Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
Tidak hanya itu, dia juga menilai anggota KIB lain yaitu PAN dan PPP juga tidak berpeluang berpindah ke Koalisi Perubahan.
Hal tersebut lantaran arah manuver politik KIB berada di tangan Jokowi.
"Kalau Golkar, PAN, dan PPP di KIB itu tidak akan bergeser karena tergantung Jokowi. Karena pemilik sah dari KIB itu Jokowi. Jokowi yang menentukan arah KIB kemana," ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (2/2/2023).
Baca juga: Surya Paloh Bicara Peluang Nasdem Gabung KIB, Demokrat Anggap Hanya Pencair Suasana
Berbanding terbalik, Ujang menganggap justru Partai NasDem yang sangat dimungkinkan untuk bergabung ke KIB.
Hal tersebut dapat terjadi jika rekonsiliasi antara Surya Paloh dengan Jokowi menghasilkan sesuatu yang positif.
Atau, sambungnya, Partai NasDem dapat diterima untuk bergabung ke KIB jika menawarkan Anies Baswedan untuk menjadi cawapres dalam koalisi tersebut.
"Jadi bukan harga mati (Anies diusung) jadi capres, begitu. Kan di politik itu bisa ada banyak kemungkinan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pertemuan Ketua Umum Partai NasDem bersama dirinya di Kantor DPP Partai Golkar keduanya sepakat bahwa parpol pendukung presiden tetap solid.
"Kita sekarang memasuki badai berikut yaitu ketidakpastian kita tahu, tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah ini juga masuk di dalam tahun politik," kata Airlangga Hartarto pada konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (1/2/2023).
"Tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung bapak presiden harus tetap solid karena ini adalah momentum yang tidak boleh kita lepaskan," jelasnya.
Airlangga Hartarto melanjutkan pemerintah saat ini sedang mendapatkan kepercayaan dunia pasca G20 dan tentu stabilitas politik itu menjadi penting karena masih ada tugas-tugas pemerintah yang juga memerlukan kerjasama dengan parlemen atau partai Politik.
"Termasuk di dalamnya Perppu satu terkait dengan pemilu kemudian pemekaran di Papua, Perppu cipta kerja dan berbagai perundang-undangan yang akan memuluskan pertumbuhan perekonomian kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial ke depan," tegasnya.
Baca juga: PPP Tak Takut Ditinggal Golkar Setelah Surya Paloh Bermanuver Temui Airlangga Hartarto