TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023 menunjukkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin naik dari 62,1 persen pada Oktober 2022 menjadi 69,3 persen.

Dalam empat aspek yang disurvei, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, semua mengalami kenaikan tingkat kepuasan secara bervariasi.

Namun, ada tujuh indikator yang masih di bawah 50 persen. Indikator itu di antaranya memberantas suap dan jual beli kasus, memberantas KKN, dan menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum kepada semua warga.

Baca juga: Kepuasan Publik pada Jokowi Naik Versi Litbang Kompas, Istana: Bentuk Apresiasi Masyarakat

Selain itu, juga indikator memberdayakan petani dan nelayan, menyediakan lapangan pekerjaan, mengendalikan harga barang dan jasa, serta mengatasi kemiskinan.

Dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (20/2/2023), di sektor penegakan hukum, ada tiga indikator yang kepuasannya di bawah 50 persen, yakni memberantas suap dan jual beli kasus (37,9 persen), memberantas korupsi, koalisi dan nepotisme (48 persen), dan menjamin perlakuan setara oleh aparat hukum terhadap semua warga (49,3 persen).

Lalu, di sektor bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, terdapat indikator yang berada di bawah 50 persen. Indikator itu meliputi memberdayakan petani dan nelayan (46,8 persen), menyediakan lapangan pekerjaan (42,8 persen), mengendalikan harga barang dan jasa (38,2 persen), serta mengatasi kemiskinan (49,5 persen).

Kendati masih di bawah 50 persen, tingkat kepuasan pada indikator-indikator tersebut terhitung meningkat bila dibandingkan hasil survei sebelumnya pada Oktober 2022.

Sementara, hanya indikator-indikator di bidang politik dan keamanan, seluruh tingkat kepuasannya berada di atas 50 persen.

Baca juga: Litbang Kompas: Mayoritas Publik Puas Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Keamanan

Adapun secara umum sektor-sektor yang disurvei dalam jajak pendapat ini tingkat kepuasannya semua berada di atas 50 persen, yakni politik dan keamanan (79,2 persen), kesejahteraan sosial (77,3 persen), penegakan hukum (55,1 persen), dan perekonomian (53,5 persen).

Berikut ini tingkat kepuasan dari masing-masing indikator yang disurvei dalam jajak pendapat ini:

Bidang Politik dan Keamanan

- Membangun sikap menghargai perbedaan: 76,9 persen
- Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan: 60,7 persen
- Menangani konflik antarkelompok, gerakan separatis, dan sebagainya: 55,1 persen
- Menjamin rasa aman warga dari tekanan, ancaman, dan kejatan di dalam dan luar negeri: 62,5 persen
- Menjamin warga bebas berpendapat: 71,1 persen

Bidang Penegakan Hukum

- Menuntaskan kasus hukum: 55,2 persen
- Memberantas suap dan jual beli kasus hukum: 37,9 persen
- Menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran HAM: 51,1 persen
- Menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga: 49,3 persen
- Memberantas KKN: 48 persen