News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Perppu Cipta Kerja

Menkumham Yasonna Laoly Minta Dirjen PP Baru Bersiap Terima Banyak Gugatan Soal Perppu Cipta Kerja

Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Muhammad Zulfikar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly resmi melantik Asep Nana Mulyana sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Yasonna mengingatkan kepada Asep Mulyana selaku Dirjen PP yang baru untuk mempersiapkan diri menerima banyaknya gugatan dari berbagai pihak terkait Perppu Cipta Kerja.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly resmi melantik Asep Nana Mulyana sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Asep dilantik, di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Kamis (23/2/2023).

Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan jajaran Kemenkumham masih disibukkan terkait Peraturan Perundang Undangan (Perpu) Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022.

Baca juga: Gagal Disetujui DPR dan Kehilangan Relevansi, Wakil Ketua MPR Sebut Perppu Ciptaker Perlu Dicabut

Ia berharap pembahasan Perpu Cipta Kerja akan selesai di rapat paripurna.

"Ada yang masih tugas aparat kita tentang Undang Undang Perpu Cipta Kerja. Mudah-mudahan akan selesai dibawa di paripurna," kata Yasonna.

Menteri Hukum dan HAM menyampaikan, saat ini pembahasan Perpu Cipta Kerja sudah sampai tingkat pertama.

Lebih lanjut, Yasonna mengingatkan kepada Asep Mulyana selaku Dirjen PP yang baru untuk mempersiapkan diri menerima banyaknya gugatan dari berbagai pihak terkait Perppu Cipta Kerja.

"Pembicaraan tingkat pertama sudah selesai, dan pasti banyak gugatan terhadap itu. Siapkan diri," ujar Yasonna kepada Asep.

Baca juga: DPR Gagal Sahkan Perppu Cipta Kerja, Jumhur Hidayat: Otomatis Batal demi Konstitusi

Yasonna juga meminta Asep untuk memberdayakan seluruh sumber daya yang ada di bawah Dirjen PP.

"Untuk itu, berdayakan seluruh sumber daya yang ada. Tanggung jawab besar seorang perancang, karena hasil rancangannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan keilmuwan," kata Yasonna.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat (Jabar) Asep N Mulyana resmi menjabat sebagai Direktorat Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly melantik langsung Asep, di gedung Graha Pengayoman, Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

Pelantikan Dirjen Peraturan Perundang Undangan Asep N Mulyana ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan dan penandatanganan surat serah terima jabatan.

Yasonna memimpin pembacaan sumpah jabatan, kemudian Asep mengikutinya.

Baca juga: DPR Belum Sahkan Perppu Ciptaker Hari Ini, Baleg Ungkap Alasannya

"Saudara Asep ikutilah ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi nama bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dgn sbaik-baiknya, dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," kata Yasonna kemudian diikuti Asep.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sebagai informasi, jabatan Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham sebelumnya dijabat oleh Dhana Putra.

Baleg DPR RI Setujui RUU Perppu Cipta Kerja Menjadi UU

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang telah menyepakati RUU Penetapan Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Setelah dilakukannya persetujuan dari Baleg ini, nantinya akan disampaikan ke tahap selanjutnya, yakni melalui pembicaraan tk II (Rapat Paripurna).

Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR RI dan Pemerintah ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, di Ruang rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini