Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan akan melakukan aksi mogok makan dalam rangka menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) oleh DPR RI.
“Jika tidak disahkan juga, kami akan menggelar mogok makan demi mengesahkan RUU PPRT,” kata Lita, dalam orasinya di depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2023).
Lita menyampaikan, aksi mogok makan itu akan dimulai, pada Rabu 15 Maret 2023 nanti dan akan berlangsung hingga RUU PPRT disahkan oleh DPR RI.
Dijelaskan Lita, aksi tersebut nantinya akan diikuti oleh anggota JALA PRT yang ingin mengikuti mogok makan.
“Tidak ada paksaan, saya, dan beberapa orang lain yang akan aksi mogok makan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Lita berharap Ketua DPR RI Puan Maharani bisa mendengarkan aspirasi dari para PRT, yang sudah menanti pengesahan RUU PPRT itu sejak tahun 2004.
“Mbak Puan, semoga doa dan kebaikan mengiringi Mbak Puan yang sedang ibadah Umrah,” ungkapnya.
"Mbak Puan semoga mendengarkan kita. Kita percaya pada tuhan dan niscaya akan cepat atau lambat terus berjuang," sambungnya.
Sebelumnya, Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) dan Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) sesalkan Ketua DPR RI Puan Maharani yang tidak memihak pengesahan RUU PPRT.
Adapun sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ditunda atas keputusan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.
Keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama.
"Menyesalkan dan memprihatinkan sikap Ketua DPR yang tetap tidak memihak kepada pengesahan RUU PPRT yang sudah 19 tahun diperjuangkan para PRT dan masyarakat sipil. Serta sudah pula didukung Presiden RI pada awal tahun," kata Lita Anggraini koordinator Jala PRT dan SPRT dalam keterangannya, Kamis (9/3/2023).
Lita Anggraini melanjutkan sementara seluruh pimpinan Fraksi dan para wakil Ketua DPR RI sudah menyatakan mendukung, terutama setelah pernyataan presiden Jokowi, justru Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua DPR RI yang masih saja bergeming.
"Ketua DPR Justru menggunakan argumentasi Rapim tahun lalu yang tidak relevan untuk menunda pengesahan RUU PPRT. Sudah 19 tahun terlunta, masih tega menggantung," tegasnya