"Tapi bagi yang menolak memiliki andil yang salah, apakah itu gubernur atau parpol, meskipun itu belum tentu benar. Namun judgement dari publik, mereka yang (bersalah adalah yang) mengatakan menolak, apakah itu institusi, apakah itu personal, apakah itu gubernur, bupati," kata politikus PKB Jazilul Fawaid, Kamis (30/3/2023).

Digocek Politisi Setelah Piala Dunia U20 Batal

Sementara politikus PDI-P Hendrawan Supratikno menyalahkan PSSI yang lemah dalam lobi. "Kami menyayangkan pembatalan event besar tersebut. Lobi-lobi PSSI terasa lemah atau tumpul," ujar Hendrawan.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons soal kegagalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia menjadi kurang dipercaya di kancah internasional. 

 “Lagi-lagi, di ujung-ujung jelang perhelatan, tiba-tiba masing-masing punya suaranya, tidak bisa didisiplinkan. Ini berdampak pada nama baik negara,” ujar AHY dalam keterangannya, Jumat (31/3/2023). 

Ia menilai, dampak dari kegagalan ini akan muncul ketidakpercayaan terhadap Indonesia untuk menyelenggarakan perhelatan olahraga berskala internasional. 

“Buruknya nama Indonesia di dunia internasional karena dianggap tidak punya komitmen,” tuturnya. 

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono sangat menyesali Piala Dunia U20 2023 gagal berlangsung di Indonesia.

"Kita sangat menyedihkan bahwa saya berkali-kali bilang jangan dicampuradukkan politik dengan olahraga. Olahraga itu kesempatan untuk generasi muda, kaum muda kita anak-anak kita tampil," kata Dave kepada awak media saat ditemui di hotel kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (1/4/2023).

"Akan tetapi dirusak oleh kepentingan sesaat politik atas namakan berbagai macam hal," lanjutnya.

Tim Litbang Kompas juga membeberkan penjelasan bahwa tidak dimungkiri, isu gagalnya Indonesia jadi tuan rumah bisa ditumpangi isu politik dan agama.

"Namun fakta Indonesia telah gagal menjadi tuan rumah dan ikut serta Piala Dunia U-20 harus diterima dengan berat hati. Baik pemerintah, pemangku kepentingan, para tokoh, dan masyarakat perlu menempatkan perkara ini dalam kerangka yang lebih besar," jelas Tim Litbang Kompas.

Terlebih, kontestasi politik sudah di depan mata dan perkara kerukunan bangsa perlu jadi perhatian bersama selanjutnya.

Sumber: Kompas.id/Kompas.TV/Tribunnews.com