TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Politik dan Pegiat Anti Korupsi Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam memperingatkan soal gimik politik yang dapat meruntuhkan reformasi.

Menurutnya operasi politik dilakukan secara sistematis, kemudian diikuti situasi dimana civil society Indonesia yang semakin lemah. 

Kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu hal yang disoroti Dosen Universitas Paramadina itu dalam diskusi bertajuk 25 Tahun Reformasi: Mengembalikan Marwah KPK Sebagai Institusi Penegakan Hukum yang Independen, Profesional dan Berintegritas, di Universitas Paramadina, Senin (3/4/2023).

Khoirul Umam mengatakan bicara 25 tahun reformasi, ia melihat bagaimana pilar-pilar reformasi dan demokrasi dilemahkan dengan narasi yang menggunakan demokrasi itu sendiri. 

Ujungnya adalah melemahkan lembaga kredibel seperti KPK.

"Narasi KPK tidak pro terhadap pembangunan, KPK tidak menghendaki masuknya investor besar, KPK hanya menciptakan kegaduhan, chaos, political instability, maka kalau dalam logika neoliberalisme maka pembangunan baru bisa dilakukan ketika stabilitas politik itu ada. Maka yang bisa dilakukan apa, bubarkan KPK. Nggak bisa dibubarkan maka sunat KPK," ujarnya.

Ia juga menyayangkan peran presiden sebagai roh atau penjaga agensi anti korupsi, yang turut melemahkan KPK.

Sebab presiden merupakan pemegang hak veto dalam perumusan perundang-undangan. 

"Kalau restu dari presiden tidak turun, maka penghancuran KPK tidak terjadi. Karena presiden pemegang hak veto dalam perumusan perundang-undangan," ujarnya.

Khoirul berujar, kepemimpinan di KPK menjadi hal yang sangat signifikan yang menyebabkan kredibilitas KPK menjadi begitu lemah.

Konfirmasi tersebut disampaikan berbagai lembaga survei, termasuk survei Kompas sebagai lembaga survei independen.

Ia mencontohkan kasus Formula E yang berdasarkan hasil survei menjadi informasi atau pemberitaan yang paling tidak dianggap kredibel atau tidak bisa dipercaya oleh responden.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tangan Rafael Alun Trisambodo Diborgol dan Pakai Rompi Oranye Khas Tahanan KPK

Menurutnya setelah disunat oleh elit, bahkan KPK bisa menjadi alat untuk dimanfaatkan dalam politik.

"Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari refleksi 25 tahun reformasi ini, hati-hati dengan gimik politik, karena dengan gimik itu kemudian akan tetap berada, operasi politik yang kemudian menyasar pilar-pilar dan meruntuhkan konteks demokrasi itu sendiri," ujarnya.