TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyoroti soal wacana koalisi besar yang memungkinkan meleburnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Said menyebut, terbentuknya Koalisi Besar itu merupakan suatu upaya yang baik dalam menghadapi tantangan pemerintah yang ada di kemudian hari.

"Semakin baik dan semakin ringan beban kalau dipikul bersama, karena tantangannya ke depan juga tidak semakin ringan, kan setiap periode setiap pemimpin punya tantangan yang berbeda, bahwa akan melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi, pasti. Akan tetapi tantangannya pasti berbeda," kata Said saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Lebih lanjut, Said menyatakan, wacana koalisi besar memang saat ini baru mulai timbul ke permukaan.

Namun, dirinya meyakini bahwa wacana ini sudah dipikirkan oleh beberapa elite partai dalam upaya mengawal kepentingan bangsa.

"Kalau wacana koalisi besar ke permukaan ya baru hari ini. Tapi di pikiran semua elite memang penting membuat sebuah koalisi untuk bersama-sama mengawal bangsa ini kedepan," tutur Said.

Jokowi Bilang Koalisi Besar Cocok

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turut menyoroti perkembangan kondisi politik saat ini, termasuk soal adanya wacana Koalisi Besar jelang Pemilu 2024.

Jokowi menyebut, telah mendengar soal adanya wacana tersebut digaungkan oleh para ketua umum Partai Politik.

"Yang berbicara itu ketua-ketua partai (soal koalisi besar). Saya bagian mendengarkan saja," kata Jokowi kepada awak media usia Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Kendati saat ditanyakan mengenai penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang belakangan ini tersiar, Jokowi hanya menilai cocok.

Kata dia, seluruh perkembangan partai termasuk dengan koalisi merupakan kewenangan dari masing-masing ketua umum.

"Cocok, saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai," kata Jokowi.

"Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," tukasnya.