Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil bukan kader partainya.
Diketahui, Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil terjaring giat operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (6/4/2023) malam.
Hasto mengatakan, PDIP memberikan dukungan atas konsistensi KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.
"Baik melalui pencegahan, maupun penindakan sebagaimana dilakukan terhadap Bupati Meranti," kata Hasto, saat dihubungi, Jumat (7/4/2023).
Kemudian, Hasto menjelaskan, beberapa bulan lalu Bupati Meranti Muhammad Adil memang sempat diusulkan seorang anggota fraksi PDIP untuk bergabung ke partai berlambang banteng moncong putih itu.
Baca juga: Bupati Meranti yang Terkena OTT KPK Pernah Mengeluh Daerahnya Miskin, Sebut Kemenkeu Berisi Setan
Namun, Hasto mengungkapkan, PDIP tidak menerima permohonan bergabung Muhammad Adil.
"Beberapa bulan yang lalu, bupati tersebut memang sempat diusulkan oleh salah satu anggota fraksi kami untuk masuk ke PDI Perjuangan. Namun sebagai Sekjen partai saat itu permohonan tidak kami terima," jelas Hasto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, alasannya tidak menerima Muhammad Adil bergabung ke PDIP karena sikap Bupati Meranti itu terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pemerintah pusat.
Baca juga: OTT Bupati Meranti Disebut Bukti Prestasi Endar Priantoro Sebagai Direktur Penyelidikan KPK
"Terutama karena sikap bupati tersebut terhadap Menteri Keuangan dan juga Pemerintah pusat. Bahkan terhadap anggota internal kami yang usulkan tersebut," ungkapnya.
Bahkan, Hasto mengatakan, PDIP sempat memberikan teguran lisan terkait sikap Bupati Meranti itu.
"Juga kami berikan teguran lisan," jelasnya.
Sebelumnya, nama Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sempat viral pada November lalu gara-gara ia mengkritik pegawai Kemenkeu RI.
Melansi akun Twitter @JantunGPiisanG yang mengungkit kembali pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang mengeluhkan soal pegawai Kemenkeu.