Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNWEWS.COM, JAKARTA -  Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta kepada 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang beroperasi di Indonesia untuk terus membangun komunikasi bersama Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) yang saat ini telah mengikuti standar operasi nasional dan internasional.

Mereka juga diminta menjalin komunikasi juga terus dibangun bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengaman Perbatasan (Pamtas) untuk tetap memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).

Baca juga: BNPP Gagas Pembentukan Sistem Pengawasan Maritim dan Sistem Keamanan Laut Nasional Terintegrasi

"Jangan lupa salam, sapa dan senyum. Tolong teman-teman PLBN bersama dengan imigrasi, kepabeanan dan bea cukai di dalam memberikan pelayanan berikan pelayanan paling ramah, simple dan dibuat semudah mungkin, SOP dipenuhi," kata Sekretaris BNPP, Prof Zudan Arif Fakrulloh dalam keterangannya, Senin (10/4/2023).

Zudan mengatakan, ada sejumlah alasan kenapa harus meningkatkan pelayanan publik.

Yang pertama, pelayanan publik negara yang dilakukan PLBN sifatnya monopolistik, menghasilkan komoditas yang sama namun berbeda karakteristiknya.

Alasan yang kedua pelayanan PLBN, tidak bisa tergantikan oleh pihak swasta manapun. Salah satu tolak ukur keberhasilan pelayanan PLBN adalah pengakuan dari masyarakat.

"Yang perlu kita utamakan adalah perilaku pelayanan, setelah itu pada aspek keakuratan pelayanan.

Baca juga: BNPP Canangkan Zona Integritas di Delapan Pos Lintas Batas Negara

Kualitas pelayanan perilaku tercermin dari petugas pelaku pelayanan dan keakuratan produk layanan," kata Zudan.

Hal lain yang turut menjadi fokus Zudan adalah, brand awareness institusional PLBN.

Ia meminta 8 PLBN memasang papan nama institusi BNPP berjenjang hinga tingkat kedeputian.

Dengan branding institusi, menjadikan BNPP dan PLBN menjadi satu kesatuan.

"PLBN adalah produk pelayanan publik dari BNPP di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina dan pelayanan keamanan. Setiap PLBN kita coba pajang papan nama BNPP, jadi kita perkuat branding BNPP, sehingga setiap orang yang melewati PLBN mengetahui BNPP," jelas Zudan lagi.

Baca juga: BNPP Perkuat Kapasitas Camat di Wilayah Perbatasan Mendukung Kebijakan Nasional

Sebagai informasi, saat ini BNPP telah mengoperasikan 8 PLBN.

Kedelapan PLBN tersebut yakni, PLBN Entikong, PLBN Badau, PLBN Aruk di Kalimantan Barat, PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan PLBN Skouw dan PLBN Sota di Papua.

Saat ini, BNPP akan segera melakukan peresmian pada 5 PLBN lainnya yakni PLBN Serasan, Natuna, Kepulauan Riau (Kepri); PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Selain itu PLBN Napan di Timor Tengah Utara, NTT dan PLBN Yetetkeun di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Baca juga: Mendagri: ASN Kemendagri dan BNPP Boleh WFH 50 Persen, Kerja Normal Mulai 16 Mei 2022

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pembangunan PLBN bukan hanya untuk mengatasi pelintas batas yang masuk dan keluar Indonesia dengan jalur tidak resmi.

"Pembangunan PLBN juga terus didorong untuk terus mengedepankan nasionalisme serta pemenuhan kebutuhan dan keselamatan masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan negara," tegas Mendagri Tito beberapa waktu lalu.