Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut pernyataan sejumlah partai politik agar partainya tidak ngotot mengajukan calon presiden (capres) dari kader partai berlogo banteng moncong putih sebagai bentuk pembatasan.
Menurutnya, sejumlah partai politik itu justru telah membatasi agar PDIP tidak bergabung ke dalam koalisi besar.
Padahal, mereka belum mampu menentukan calon presiden yang layak untuk diusung.
"Mereka yang membangun narasi dengan berbagai hal-hal yang nampaknya itu sebagai suatu bentuk pembatasan-pembatasan kepada PDI Perjuangan itu kan sebenarnya karena belum mampu memformulasikan siapa yang akan menjadi calon presiden," ujar Hasto saat ditemui di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta pada Rabu (19/4/2023).
Karena itu, Hasto menyatakan koalisi besar masih sekadar wacana.
Sebab, partai politik tersebut masih belum konkret menentukan calon presiden yang bakal diusung.
Baca juga: Soal Koalisi Besar, PSI Mengaku Tegak Lurus dengan Jokowi: yang Didukung Pak Jokowi, Kami Dukung
"Kami katakan koalisi besar yang kami katakan sebagai kerja sama politik besar, itu masih dalam wacana, masih dalam pertemuan elite, belum dikonkretkan dalam platform dan dalam siapa calon presiden," jelasnya.
Lebih lanjut, Alumnus Universitas Gajah Mada itu meyakini Megawati bakal mengumumkan capres pada momentum yang tepat.
Nantinya, pengumuman itu juga bakal mempengaruhi peta koalisi nasional.
"Kami meyakini nanti pada momentum yang tepat ketika Ibu Megawati mengumumkan, akan terjadi pergerakan konsolidasi kepartaian nasional kita," ungkapnya.
Baca juga: Sekjen PDIP Sebut Megawati Bakal Terima Prabowo Subianto saat Lebaran, Bahas Koalisi Besar?
Di sisi lain, Hasto meyakini kesenioran Megawati Soekarnoputri diyakini bisa memprakarsai konsolidasi parpol untuk membentuk koalisi besar.
"Tentu saja PDI Perjuangan apalagi dengan kesenioran Bu Megawati Soekarnoputri kami akan mengambil beberapa prakarsa pada momentum yang tepat agar semangat gotong royong ini dapat dilakukan," pungkasnya.
Sejumlah Parpol Kompak Minta PDIP Tak Ngotot Ajukan Capres
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai wajar, jika PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan nama bakal calon presiden (capres) dan gabung ke Koalisi Besar atau Koalisi Kebangsaan.
Namun, Yandri menyebut PDIP tak bisa ngotot mengajukan nama capres andai tak ada kata mufakat dalam penentuan pasangan calon yang akan diusung.
"Sangat maklum kalau mereka mengajukan calon presiden gitu loh. Tapi kan enggak bisa ngotot, kalau misalkan nanti musyawarah enggak disepakati, ya itu artinya perlu ada kesepahaman bersama," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2023).
Baca juga: Koalisi Besar Berencana Kumpul Lagi Setelah Lebaran
Selain itu, dikatakan Yandri figur yang ditawarkan PDIP harus diterima oleh anggota Koalisi Besar.
Karena itu, nama capres dan cawapres yang diusung Koalisi Besar harus berdasarkan musyawarah mufakat.
"Apakah sosok yang diajukan PDIP itu bisa enggak diterima oleh partai yang lain? Ini yang perlu dimusyawarahkan," pungkas Wakil Ketua MPR RI itu.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily memberikan syarat kepada PDI Perjuangan (PDIP) apabila ingin bergabung dengan rencana koalisi besar.
Ace meminta semua partai politik (parpol) termasuk PDIP agar tak ingin menguasai koalisi besar nantinya apabila sudah bergabung.
Dia menegaskan yang terpenting adalah membangun kesepahaman bagi semua parpol yang ingin bergabung.
"Harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisiasi. Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," kata Ace di kantor DPP Partai Golkar, kawasan Jakarta Barat, Rabu (12/4/2023).
Ace menuturkan bila PDIP ingin bergabung harus mengikuti aturan main dalam koalisi besar.
"Hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan alasan belum deklarasinya rencana koalisi besar di Pilpres 2024 mendatang.
Ace mengatakan deklarasi koalisi besar akan dilakukan dalam momentum yang tepat.
"Kan segala sesuatu ada waktunya gitu, sekarang kan masih suasananya suasana bulan Ramadan ya kan," ungkapnya.
Terlebih, Ace menegaskan semua partai politik (parpol) yang akan bergabung dalam rencana koalisi besar adalah bagian dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Secara kebetulan semua partai koalisi ini berada dalam pemerintahan. Tentu ya kita harusnya lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pemerintahan ini," ujarnya.