News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Menko PMK yakin Target Menurunkan Stunting 14 Persen di Tahun 2024 Tercapai

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Erik S
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ILUSTRASI stunting - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah berupaya mempercepat penurunan stunting untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024.

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah berupaya mempercepat penurunan stunting untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 prevalensi stunting  sebesar 21,6 persen. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen.

Baca juga: Makanan Tinggi Protein untuk Mencegah Stunting: Susu, Daging hingga Telur

Target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

"InsyaAllah ini sedang kita upayakan, kita pokoknya 2 tahun terakhir ini harus naik 1 persen dari tahun 2022 yang turun 2,8 persen. Sekarang penurunan per tahunnya harus 3,8 persen, dan harus turun 7,6 persen sampai 2024 untuk capai 14 persen" ujar Muhadjir dikutip dari keterangan pers Kemenko PMK, Jumat, (26/5/2023).

Muhadjir menerangkan, berdasarkan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, upaya untuk memenuhi target penurunan stunting adalah dengan mengefektifkan Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, di mana pada masa pandemi masih kurang berjalan efektif.

Kemudian, upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran untuk mempercepat penurunan stunting.

Pengoptimalan anggaran dimulai dari anggaran penanganan stunting yang tersebar di 38 Kementerian dan Lembaga yang akan dikoordinasikan dan diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting.

Baca juga: BKKBN Sebut Stunting Masalah Gizi Terbesar, Perlu Kolaborasi Semua Pihak

Kemudian juga untuk anggaran Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap daerah bisa digunakan secara spesifik untuk penanganan stunting yang juga sudah ada surat himbauan untuk tiap daerah.

Menurut Menko PMK, tugas dari BKKBN dan Kemenkeu adalah memastikan penggunaan anggaran lebih spesifik untuk percepatan penurunan stunting. Selain itu, tiap daerah juga memiliki Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sudah dikoordinasikan oleh setiap Kepala Daerah dan digalakkan untuk mempercepat pencapaian target.

"Kalau pakai akal sehat itu harusnya bisa, karena 2,8 persen itu bisa kita turunkan pada saat pandemi dan Perpres Stunting belum begitu efektif. Sekarang Perpres sudah efektif, pandemi sudah tidak ada. Mestinya kita bisa mencapai target akhir 14 persen itu," ujar Muhadjir.

Sementara itu, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan penurunan prevalensi stunting pada tahun 2022 sudah sangat baik.

Baca juga: Perguruan Tinggi Diminta Berperan Aktif Turunkan Angka Stunting

Penurunan ini menurut Wapres adalah satu hal yang menggembirakan. Namun, dia juga mengingatkan agar semua pihak bersatu padu untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen dalam waktu yang tersisa.

"Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainnya. Kita harus bisa mencari intervensi strategis apa yang bisa mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya. Sehingga kita bisa memastikan, target tahun 2024 bisa kita capai,” tutur Wapres.

Wapres Ma'ruf Amin meminta seluruh stakeholder terkait untuk fokus dan mencari terobosan dalam mencapai mencapai target yang sudah ditetapkan.

Ia meminta perbaikan program dilakukan mulai dari aspek perencanaan penganggaran, penguatan koordinasi dan pelaksanaan hingga pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Baca juga: Perguruan Tinggi Diminta Berperan Aktif Turunkan Angka Stunting

Di sisi lain, Wapres juga meminta agar luasan cakupan intervensi penanganan dari para kader dibuat secara spesifik dan intensif.

"Para pelaku di lapangan, baik itu Tim Pendamping Keluarga, Kader Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan penggiat lainnya dioptimalkan perannya, ditingkatkan kapasitasnya dan diberikan dukungan yang optimal oleh semua pihak," ucap Wapres.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini