TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hendi Sebut konsolidasi pngadaan LKPP RI capai efisiensi Rp1,69 triliun belanja negara.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemrintah Republik Indonesia (LKPP RI) Hendrar Prihadi kembali melanjutkan upaya melakukan konsolidasi pengadaan, guna memaksimalkan efisiensi belanja pemerintah.
Setelah sebelumnya konsolidasi pengadaan dilakukan untuk belanja Laptop produk dalam negeri (PDN), kini LKPP RI juga melakukan hal yang sama untuk belanja Pupuk NPK PDN, Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting, USG 2 Dimensi, dan Antropometri Kit.
Baca juga: Jatim Jadi Provinsi Pertama Terapkan Pembayaran Digital di Pengadaan Barang dan Jasa LKPP
Dari semua konsolidasi pengadaan yang telah terlaksana tersebut, tak kurang dari Rp1,69 triliun rupiah efisiensi pengadaan telah dihasilkan.
Kegiatan peluncuran strategi konsolidasi pengadaan yang kedua ini diselenggarakan pada Rabu (7/6/2023) di Gedung LKPP RI.
Selain Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, Sejumlah pejabat negara juga hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengikuti secara daring.
Baca juga: Kepala LKPP Hendi Lakukan Konsolidasi Pengadaan, Efisiensi Belanja Pemerintah Capai 49,52 Persen
Hendi sapaan akrab Kepala LKPP RI, menyebutkan jika konsolidasi pengadaan merupakan sebuah strategi untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran pemerintah, agar dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
"Sampai 29 Mei 2023 LKPP mencatat 26,67 persen anggaran pemerintah terlaksana, atau senilai 284,52 triliun rupiah," jelasnya.
"Maka kami keluarkan surat edaran LKPP tentang bagaimana mempercepat penyerapan anggaran, dan konsolidasi pengadaan menjadi salah satu yang kami dorong," lanjut mantan Wali Kota Semarang dua periode tersebut.
Hendi pun memaparkan, sampai hari ini konsolidasi pengadaan yang diupayakan oleh LKPP RI telah menyentuh pagu anggaran sebesar Rp.5,2 triliun untuk laptop, pupuk, dan alat kesehatan dengan total nilai efisiensi mencapai Rp.1,69 triliun.
"Kedepan konsolidasi pengadaan akan dilakukan juga untuk seragam serta batik untuk PNS dan Sekolah di Jawa Tengah, Lisensi Office Workspace, Akomodasi Hotel, Logistik Pemilu, Aspal Buton, juga BBM dan Pelumas untuk Kebutuhan TNI," terang Hendi.
Baca juga: Kepala LKPP Hendi Kunjungi IKN, LKPP RI Komitmen Terus Kawal Pembangunan
Adapun dalam kesempatannya, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyampaikan terima kasih kepada LKPP RI yang telah mendorong percepatan penyerapan anggaran.
"Terima kasih kepada LKPP yang telah membantu kami dalam pengadaan barang. Semoga konsolidasi ini mempercepat pengadaan barang, karena contoh stunting akan diukur lagi pada bulan Agustus, sementara hari ini kit untuk stunting belum diadakan," tutur Hasto.
"Begitu juga makanan untuk ibu hamil dan balita untuk tahun 2023 ini baru mau akan diadakan, padahal makanan itu harusnya mulai Januari sampai Desember. Sehingga kami sangat terbantu dengan adanya konsolidasi, dan semoga dengan ini akan sukses untuk kita semuanya," paparnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono mengapresiasi strategi konsolidasi pengadaan yang menurutnya dapat membuat pengadaan lebih terintegrasi.
"Dengan bantuan LKPP, pengadaan ini dilakukan secara terintegrasi, dan saya ucapkan terima kasih karena dengan program ini maka produk - produk yang sudah terstandarisasi dengan baik, bahkan USG pun produksi dalam negeri, bisa dibeli dan dipertanggungjawabkan," pungkas Dante.
Sementara itu, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa upaya konsolidasi pengadaan dapat memperkuat industri dalam negeri.
"Ini adalah langkah nyata dalam memperkuat sektor industri dalam negeri, dan menciptakan sinergi pemerintah dan produsen lokal," tuturnya.
"Tidak ada negara lain yang akan memprioritaskan produk Indonesia selain bangsa kita sendiri. Ayo kita manfaatkan duit rakyat itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dan ini saya kira penting," tekan Luhut. *