Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzhar Simanjuntak, mengatakan pemanggilan Prabowo oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Merdeka pada Jumat (9/6/2023) adalah laporan rutin.

Hal tersebut disampaikan Dahnil ketika ditanya apakah pemanggilan tersebut ada kaitannya dengan proposal perdamaian untuk konflik Ukraina dan Rusia yang disampaikan Prabowo di forum Shangri-La Dialog beberapa waktu lalu.

"Laporan rutin Menhan ke Presiden," kata Dahnil ketika dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (11/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, pihak Istana melalui melalui Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat petang, (9/6/2023).

Sebelumnya Prabowo tampak mendatangi Istana melalui pintu Bali, samping masjid Baiturrahim komplek Istana sekitar pukul 15.00 WIB. Pintu tersebut merupakan pintu masuk tamu VVIP Presiden Jokowi.

"Betul Pak Menhan dipanggil Bapak Presiden ke Istana Merdeka sore ini," kata Bey.

Ia mengatakan pemanggilan tersebut merupakan agenda biasa. Sebagai Presiden, Jokowi kerap memanggil para Menterinya ke Istana.

"Kan biasa Bapak Presiden memanggil menteri-menterinya. Tentunya ada hal yang perlu dibahas atau didikusikan dengan menteri yang dipanggil," katanya.

Baca juga: Di Hadapan Para Menteri, Prabowo: Kalau Kita Gabung Satu Kapal, Sudah Percaya Dengan Nakhoda Saja

Bey mengatakan Presiden Jokowi telah menanyakan soal proposal perdamaian perang Ukraina yang disampaikan Prabowo pada forum internasional. Presiden kata Bey akan menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada awak media.

"Bapak Presiden tentunya sudah menanyakan terkait masalah ini. Tapi untuk hasil pembahasannya apa, pada saatnya Bapak Presiden akan menyampaikan langsung pada teman-teman media," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan akan bertemu Prabowo secepatnya. Pertemuan tersebut terkait dengan proposal perdamaian perang di Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto di forum internasional.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa proposal perdamaian perang di Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto bukan berasal dari dirinya. Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan pada KTT pertahanan Shangri-La Dialog di Singapura tersebut kata Jokowi, berasal dari Prabowo sendiri.

"Itu dari pak Prabowo sendiri," kata Jokowi usai menghadiri Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Jokowi mengatakan belum bertemu lagi dengan Prabowo usai usulan tersebut disampaikan di Singapura. Ia akan segera memanggil Prabowo untuk meminta penjelasan mengenai proposal usulan perdamaian itu.

"Tapi saya belum ketemu dengan pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang. Saya minta penjelasan mengenai apa yang pak Menhan sampaikan ya," katanya.

Sebelumnya Menhan Prabowo menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6) lalu.

Ada lima poin yang disampaikan Prabowo dalam proposal perdamaian tersebut, diantaranya :

Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

Usulan Prabowo tersebut mendapat respon dari pihak Ukraina maupun Rusia. Ukraina menolak usulan tersebut karena dinilai mencerminkan usulan Rusia. Ukraina merasa tidak butuh mediator seperti itu. Sementara itu pihak Rusia menyambut baik setiap Proposal perdamaian yang diajukan termasuk dari Menhan Indonesia.