Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi V Kemenko Polhukam Rudolf Alberth Rodja meluruskan kabar terkait kondisi Rumoh Geudong jelang kunjungan Presiden Joko Widodo meresmikan Kick-off Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Tim PP-HAM di Kabupaten Pidie Aceh pada Selasa (27/6/2023).
Melalui video conference dari Aceh, Rudolf menjelaskan dirinya dan tim telah berada di Aceh sejak 18 Juni 2023.
Rudolf mengatakan sudah dua kali pergi ke lokasi acara untuk mengecek kesiapan dan memastikan persiapan acara berlangsung dengan lancar.
Ia mengatakan beberapa hari ini viral kabar bahwa panitia membongkar bangunan yang ada di lokasi tersebut.
"Ini adalah narasi yang keliru. Kami sudah melihat langsung di saat awal kami datang, itu hanya berupa tangga dan dua bidang tembok, dengan tinggi kurang lebih 1,60 meter dan ditumbuhi oleh hutan belukar dan pohon-pohon kelapa yang ada di sana," kata dia saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Jumat (23/6/2023)
"Narasi bahwa kami membongkar bangunan tersebut adalah tidak benar," sambung dia.
Ia menjelaskan Rumoh Geudong dulu merupakan lokasi peristiwa pelanggaran HAM Berat kepada warga Aceh pada tahun 1989
Namun, kata dia, pada tahun 1998 bangunan tersebut dibongkar sendiri oleh masyarakat yang berada di sana dengan maksud untuk tidak mengenang lagi kejadian yang telah lalu.
"Sehingga yang sekarang tersisa adalah tembok-tembok yang ada di sana dan ada rangka yang tersisa walaupun itu adalah rumah panggung, namun tangganya terbuat dari semen, jadi tidak rusak," kata dia.
"Dan juga di sana ada dua buah sumur, sumurnya masih ada air dan kami tidak menutup sumur itu," sambung dia.
Panitia yang akan melaksanakan kegiatan pada 27 Juni 2023 tersebut, kata dia, akan menjadikan tangga rumah yang masih tersisa sebagai bukti bahwa pernah terjadi peristiwa kemanusiaan di sana.
Ia mengatakan panggung acara akan dibuat bersebelahan dengan tangga terssebut.
"Ini sudah didesain oleh panitia sehingga tangga ini menjadi simbol, akan terus bergerak naik meningkat ke level pemahaman dan penghormatan terhadap nilai dan prinsip hak asasi manusia," kata dia.
Sehingga, kata dia, seluruh tamu undangan akan melihat bahwa bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia.
"Yang ingin kami sampaikan bahwa tidak ada bangunan yang dibongkar oleh panitia. Sekali lagi saya sampaikan tidak ada bangunan, narasi bangunan dibongkar oleh panitia itu adalah menyesatkan, yang ada tinggal ada tangga dan tembok dan tembok ini harus diratakan karena akan mengganggu pemasangan tenda dan lain-lain kalau tidak dibongkar dan tetapi tembok ini hanya tembok kurang lebih 1,60 dengan panjang kira-kira 2,5 meter saja," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023) pekan depan.
Kunjungan kerja orang nomor satu di Indonesia itu untuk melakukan kick-off penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada masa lalu di Aceh secara non-yudisial.
Pertemuan itu direncanakan dilaksanakan di Rumoh Geudong, kawasan Gampong Bilie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Pidie.
Saat ini, Rumoh Geudong telah dibersihkan dengan dikerahkan alat berat ke lokasi. Sejumlah pohon di Rumoh Geudong telah ditebang sehingga sebagian telah tandus.
Tanah di lokasi Rumoh Geudong juga telah diratakan, yang nantinya akan ditabur pasir dan batu (sirtu).
Sehingga truk berbadan besar mondar mandir mengangkut material dari dan ke Rumoh Geudong yang jaraknya sekitar 300 meter dengan ruas Jalan Nasional Banda Aceh-Medan.
Di lokasi itu direncanakan dipasang tenda karena Presiden Jokowi akan melakukan dialog dengan 52 korban pelanggaran HAM berat di Pidie.
Jalan sekitar 300 meter menuju Rumoh Geudong juga akan diaspal, lantaran telah dilakukan pengukuran oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie.
Selain itu, di lokasi Rumoh Geudong juga akan dibangun masjid besar.
"Saya telah melaporkan tiga hal ke Jakarta terkait persiapan kunjungan Bapak Presiden RI, Joko Widodo,” kata Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto, MSi kepada Serambinews.com, Rabu (21/6/2023).
“Laporan kita sampaikan melalui zoom meeting," beber Pj Bupati Pidie, Ir Wahyudi Adisiswanto, MSi.
Ia menjelaskan, untuk lahan di bekas Rumoh Geudong, saat ini telah selesai dilakukan pembersihan yang nantinya akan didirikan tenda-tenda.
Sekarang ini masuk ketahap pemerataan.
Di mana pembersihan telah dilakukan terhadap meratakan tembok sisa bangunan Rumoh Geudong.
Kini tertinggal hanya tangga yang nantinya sebagai kick-off penyelesaian pelanggaran HAM berat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, urai Wahyudi, terhadap jumlah warga yang menjadi korban pelanggaran HAM berat, terjadi perbedaan data.
Untuk Kabupaten Pidie, ada 58 KK dan 133 korban, yang siap difasilitasi Pemkab.
Selain itu, sebut Pj Bupati Pidie, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, hendaknya bisa berdampak sosial kepada masyarakat Pidie.
Menurutnya, pertemuan tersebut nantinya bukan sekedar kick-off atau tidak berdampak apa-apa bagi Kabupaten Pidie.
"Artinya, pertemuan itu hendaknya bisa adanya komunikasi berkelanjutan dengan Bapak Presiden Jokowi untuk pembangunan Pidie sebagai jantungnya Provinsi Aceh,” papar Pj Bupati.
“Saat ini, Pidie masih dalam nuansa gundah gulana, sehingga ketika dikunjungi Bapak Presiden, tentunya ini sebagai harapan besar masyarakat Pidie akan lebih maju di masa mendatang," pungkasnya.