Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Temuan baru terkait kasus yang menjerat Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe kembali diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terbaru, KPK telah membongkar adanya dugaan penyelewengan anggaran dana operasional oleh Lukas Enembe yang mencapai Rp 1 triliun.
Adapun anggaran dana operasional tersebut diterima Lukas Enembe tiap tahunnya.
"Tiap tahun dana operasional yang bersangkutan itu Rp 1 triliun lebih. Itu jauh lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi dana operasional kepala daerah itu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari APBD," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2023) dikutip dari YouTube KPK RI.
Namun, kata Alex, dana operasional tersebut digunakan Lukas Enembe untuk kebutuhan makan dan minum.
Alhasil, KPK pun melakukan penelusuran lebih jauh dengan mengecek sejumlah tempat yang tercantum dalam kuintansi penggunaan dana operasional.
Baca juga: KPK Sebut Dana Operasional Lukas Enembe Banyak yang Fiktif
Setelah dilakukan penghitungan berdasarkan kuitansi tersebut, Alex mengatakan Lukas Enembe diperkirakan memakai Rp 1 miliar per hari hanya untuk kebutuhan makan dan minum.
"Sebagaian besar setelah kita telisik itu dibelanjakan untuk biaya makan dan minum. Bayangkan kalau Rp 1 triliun itu sepertiga digunakan makan dan minum, itu satu hari Rp 1 miliar untuk belanja makan dan minum," tuturnya.
KPK pun tidak hanya berhenti dengan sekedar mengecek kuitansi yang ditemukan.
Alex mengatakan pihaknya pun turut mengecek langsung rumah makan berdasarkan kuitansi makan dan minum yang tertera.
Ternyata, ribuan kuitansi tersebut dinyatakan fiktif.
"Kami sudah cek di beberapa lokasi di tempat kuitansi itu diterbitkan ternyata itu juga banyak yang fiktif. Jumlahnya banyak ada ribuan kwitansi bukti-bukti pengeluaran yang tidak bisa diverifikasi," kata Alex.
Di sisi lain, Alex mengatakan penyidik KPK turut menemukan penyelewangan laporan pertanggunajawaban dana operasional Lukas Enembe yang tidak disertai bukti jelas.
"Ini termasuk juga kita lihat ini tentu proses SPJ atau pertanggungjawaban dana operasional itu, yang sebenarnya tidak berjalan dengan baik. SPJ hanya disampaikan berupa pengeluaran-pengeluaran yang sering tidak disertai dengan bukti pengeluaran untuk apa," tuturnya.