Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kelompok Kriminal Senjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya menyebut bakal mengeksekusi pilot Susi Air, Philip Mehrtens pada Sabtu (1/7/2023).
Namun, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri Papua Barat, Akouboo Amatus Douw.
Akouboo mengungkapkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merupakan organisasi yang menjunjung tinggi hukum kemanusiaan internasional.
Menurutnya, TPNPB-OPM menghormati semua makhluk hidup termasuk Mehrtens.
Akouboo mengatakan hal tersebut dibuktikan dengan tetap menjamin kehidupan Mehrtens selama disandera.
"Mereka (TPNPB-OPM) memiliki itikad baik pada kemanusiaan dan kebebasan. Mereka memiliki kebijaksanaan yang baik dalam menghormati kehidupan masyarakat, menghormati semua makhluk di planet manusia sebagaimana telah mereka buktikan di tiga bulan pertama menjamin kehidupan pilot," kata Akouboo, Jumat (30/6/2023) dikutip dari Tribun-papua.com.
Baca juga: Nasib Nyawa Pilot Susi Air dan Dua Syarat KKB Papua yang Tak Bakal Dipenuhi
Akouboo menegaskan bahwa TPNPB-OPM di bawah pimpinan Egianus Kogoya tengah mencari solusi dan bukannya membunuh orang tak bersalah.
"Itu sebabnya dia sekarang mencari solusi, bukan untuk hal lain atau membunuh orang yang tidak bersalah," ujarnya.
Lebih lanjut, Akouboo menegaskan bahwa Philip bukanlah musuh TPNPB-OPM.
Pengakuan tersebut, sambungnya, juga berlaku kepada pasukan Indonesia.
Akouboo mengatakan musuh TPNPB-OPM adalah kolonialisme dan ilegalitas di tanah Papua.
"Dewan Diplomatik mengimbau negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional memberikan dukungan serius bagi pembebasan Pilot Mehrtens melalui mekanisme perdamaian internasional," katanya.
Sehingga, terkait pembebasan Philip Mehrtens, TPNPB OPM menginginkan agar Selandia Baru dan Indonesia melakukan negosiasi serta mediasi secara internasional.
Di sisi lain, secara khusus, Akouboo mengatakan TPNPB-OPM memiliki dua tuntutan utama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Selandia Baru, Chris Hipkins.