TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Keberpihakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP terhadap Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) dibuktikan LKPP dengan membuka peluang usaha bagi para pelaku usaha untuk ikut bertransaksi dengan pemerintah melalui sistem pengadaan digital Katalog Elektronik.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden mengenai kewajiban alokasi belanja APBN/APBD senilai Rp 500 triliun di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) pada Katalog Elektronik di 2023.

Baca juga: LKPP Ungkap Target Tayang 5 Juta Produk Katalog Elektronik Terlampaui pada Semester I 2023

Baca juga: LKPP RI Tunjuk Pemprov Jateng Jadi Role Model Pengadaan Untuk Pemda, Ini Kata Hendrar Prihadi

Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi mengungkapkan bahwa LKPP terus mendorong PDN dan UMK-Koperasi untuk naik kelas sehingga dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Kemudian juga memberikan kemudahan pelaku usaha dalam negeri untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin terjadinya persaingan yang sehat.

Hal tersebut diungkapkan Hendi dalam acara INABUYER B2B2G Expo 2023 yang digelar pada (5-7/7), di Gedung Smesco Jakarta.

“Kami LKPP sangat membuka diri, ada pasar yang luas untuk pelaku UMK-Koperasi dari transaksi APBN/APBD, maka hari ini kita dorong transaksinya lewat Katalog Elektronik. Sangat mudah, hanya dengan 2 langkah (KTP dan NIB), produk anda bisa tayang di Katalog Elektronik. Apa manfaatnya? Anda bisa bertransaksi dengan K/L/PD, transaksi yang transparan, efektif, dan bisa meningkatkan kualitas dan pembelian PDN,” kata Hendi.

Baca juga: Jatim Jadi Provinsi Pertama Terapkan Pembayaran Digital di Pengadaan Barang dan Jasa LKPP

Baca juga: Kepala LKPP Hendi Lakukan Konsolidasi Pengadaan, Efisiensi Belanja Pemerintah Capai 49,52 Persen

Kepala LKPP Hendrar Prihadi juga mengajak para pelaku usaha dalam negeri untuk terus mengembangkan kemitraan usahanya dan memberikan peluang bagi UMK-Koperasi untuk masuk pada rantai pasok utama, tidak terbatas pada suplai bahan pendukung, serta mendorong K/L/PD untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi.

“Kemudian bagaimana kontribusi PDN bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita beli dan berpihak pada PDN, sehingga PDN menjadi produk berkualitas dan akhirnya tidak hanya menjadi tuan rumah di Indonesia namun dapat mendominasi ekonomi global,” imbuh Hendi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyebut, pada tahun 2023 ini ada potensi belanja di UMKM hingga Rp2.000 triliun.

Angka ini salah satunya bersumber dari belanja pemerintahan. Teten mengatakan, sebagian UMKM RI masih memasarkan produknya secara mandiri.

Ia berharap ke depan UMKM masuk pasokan industri.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budi Iduansjah mengungkapkan bahwa melalui event INABUYER B2B2G Expo 2023, dapat mendorong produk lokal untuk berkualitas dalam menghasilkan produk yang dibutuhkan pemerintah serta dapat mensubstitusi produk impor sehingga pasar lokal dapat mengisi pasar global.

Oleh karena itu, untuk lebih dekat dengan pelaku usaha, LKPP berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyelenggarakan layanan konsultasi pada kegiatan INABUYER B2B2G EXPO 2023.

LKPP berharap melalui kegiatan INABUYER B2B2G EXPO 2023 yang digelar untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, juga dapat mendorong program belanja pemerintah untuk UMK-Koperasi, meningkatkan sektor swasta melalui produk ritel, dan memperluas ekosistem produksi lokal untuk menuju skala global.