Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) agar Airlangga Hartarto diganti dari kursi Ketua Umum bukan haram.

Menurutnya, usulan itu halal untuk dilaksanakan.

Hal tersebut sekaligus menanggapi pernyataannya yang meminta adanya Munaslub mengevaluasi posisi Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar dan calon presiden. Saat itu, banyak pihak yang memprotes pernyataanya tersebut.

Padahal, kata Ridwan, pernyataanya itu berdasar dari hasil pembicaraan saat rapat dewan pakar partai Golkar yang berlangsung selama 2 jam.

Namun, usulan Munaslub tidak dimasukkan ke dalam kesimpulan oleh DPP Golkar.

"Saya dipermasalahkan temen DPP kita buat statement kenapa beda dengan kesimpulan. 2 jam rapat, simpulkan 15 menit. Itu berapa puluh orang bicara itu statement di pers. Tapi itu kan gak mungkin jadi keputusan. Senior-senior tau. Nah itu saya perjelas," kata Ridwan dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Ridwan mengaku heran banyak pihak yang protes karena dirinya yang pertama kali menggulirkan isu munaslub. Padahal, usulan itu merupakan wajar di internal partai Golkar.

Sebab, Ridwan menuturkan bahwa Airlangga tidak bisa menjalankan mandat internal Golkar yang memintanya menjadi capres paling lambat hingga Agustus 2023 mendatang.

"Kalau Airlangga tidak bisa laksanakan, harus munaslub. Itu harus. Munaslub bukan haram. Halal dilaksanakan. Karena untuk ubah keputusan 2019 Airlangga capres itu harus munaslub. Gak bisa rapimnas atau rakernas," jelasnya.

Ia pun menuding pihak DPP Golkar yang memprotes pernyataanya tidak mengerti AD/ART partai. Sebab, partai Golkar memang kerap berkali-kali menggelar munaslub.

"Ini DPP ngerti gak AD/ART. Jadi keputusan munaslub itu jangan diharamkan. Harmoko munaslub muncul Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, Agung muncul Novanto, munaslub muncul Airlangga," ungkapnya.

"Jadi kalau bilang gak ada munaslub gak ngerti organisasi. Jadi munaslub jawaban. Kapan? Agustus. Kalau tidak terlambat dan kita minta Airlangga sapa rakyat. Golkar turun sekian persen menjadi 6 persen versi LSI," sambungnya.

Sebelumnya, Kelompok Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum maupun calon presiden.